Untuk semua artikel bertemakan membangun SPI yang profesional
Apr 30
Solo – Bertempat di Aula Serbaguna IAIN Surakarta, Kamis 11 April 2019, SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diwakili oleh Ady Cahyadi, mendapat kehormatan untuk memberikan pelatihan audit internal dan pelaporan audit pada acara Pelatihan Dasar Audit Internal (PDAI) SPI PTKN. Acara yang dibuka oleh Direktur Diktis, Arskal Salim dihadiri oleh perwakilan SPI seluruh Indonesia, …
Aug 15
Ciputat – Melanjutkan serial membangun SPI, kali ini kita akan membahas langkah pertama dari proses penyusunan PKPT berbasis resiko. Apakah langkah pertama tersebut? masih ingat kan? jika lupa silakan baca tulisan sebelumnya. Langkah pertama menyusun PKPT sebagaimana tulisan sebelumnya adalah menentukan audit universe. Audit universe adalah lingkungan didalam sebuah satker yang dapat di audit (auditable). …
Aug 14
Ciputat – Melanjutkan serial membangun SPI, kali ini kita akan mencoba belajar menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko. Kenapa berbasis resiko? ada beberapa pertimbangan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yakni: keterbatasan personil/auditor SPI keterbatasan budget keterbatasan waktu banyaknya unit kerja yang perlu di audit pertimbangan-pertimbangan itulah yang antara lain membuat kita harus menggunakan …
Aug 03
Bandung – Bertempat di Hotel Horison Bandung, 28-30 Juli 2018 telah dilaksanakan FGD Forum SPI PTKN dengan tema utama Pengelolaan Audit Internal Berbasis Resiko. Acara yang dibuka oleh Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini menghadirkan pemateri dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, M. Thambrin, dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Suganda, dan dari SPI UIN …
Dec 12
Ciputat – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) mengeluarkan Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (BLU) baru menggantikan PMK 73/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum. PMK yang terbit 27 Nopember 2017 ini bernomor 176 /PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum, dengan demikian PMK ini mencabut PMK sebelumnya …
Oct 17
Ciputat – Dalam melaksanakan setiap penugasan audit, SPI haruslah dibekali Surat Tugas yang ditandatangani pihak berwenang, dalam hal ini Pimpinan Satker, Rektor atau yang mewakili Rektor. Fungsi Surat Tugas sangat penting bagi personil/auditor SPI, yakni sebagai: Dasar/legal formal pelaksanaan tugas audit Dasar perhitungan jam terbang/angka kredit fungsional auditor Dasar perhitungan uang saku pemeriksaan Arsip Nah,.. …
Oct 04
Ciputat – Banyak pertanyaan yang muncul dari kawan-kawan SPI PTKN yang baru saja terbentuk, setelah dilantik dan menerima SK Rektor menjadi Ketua/Sekretaris muncullah dilemma baru; selanjutnya apa yang harus kami lakukan? berbekal pertanyaan-pertanyaan tersebut dibawah ini kami rangkaikan step by step membangun SPI pada PTKN berdasarkan best practice yang telah kami lakukan. Diawali dengan menerima …
Sep 30
Ciputat – Jelang akhir tahun seperti sekarang ini, tentu kita (personil SPI atau bagian terkait yang ditunjuk) akan teringat dengan tugas rutin akhir tahun yang harus dibuat, yakni membuat Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sebenarnya, laporan SPIP ini bukanlah sekedar laporan biasa, karena laporan ini mencerminkan …
Sep 18
SPI – Sebagai salah satu organisasi dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan penting dalam menjaga proses pengadaan agar senantiasa transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kita sebagai pengawas internal perlu ‘mensupport’ PPK dalam rangka memenuhi tujuan tersebut. Sebagai pengetahuan berikut kami paparkan tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan …
Sep 18
SPI – Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kuasa pengguna anggaran, dapat menerima pengalihan wewenang dari pengguna anggaran baik seluruhnya maupun sebagian. Apabila Kuasa pengguna anggaran …