Satuan Pemeriksa Intern

Sep 30

Sharing Knowledge to SPI IAIN Bukit Tinggi

Ciputat – Kamis, 28 September 2017 SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta kedatangan rombongan studi banding dari SPI IAIN Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Rombongan yang dipimpin oleh Kepala SPI IAIN Bukit Tinggi, Ibu Zulhelmi, diterima oleh Kepala SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha bersama sekretaris dan segenap personalia SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Pada kesempatan tersebut, Ibu Zulhelmi menyampaikan keinginannya bersama tim untuk belajar lebih jauh mengenai implementasi tugas dan fungsi SPI pada PTKIN. Permintaan tersebut disambut baik oleh Achmad Tjachja seraya mempersilakan untuk berdiskusi lebih jauh tentang implementasi tugas dan fungsi SPI semaksimal mungkin sehingga institusi dan segala stakeholdernya merasakan kebermanfaatan SPI. (ady cahyadi)

Sep 30

Bentuk Laporan SPIP PTKIN Kemenag

Ciputat – Jelang akhir tahun seperti sekarang ini, tentu kita (personil SPI atau bagian terkait yang ditunjuk) akan teringat dengan tugas rutin akhir tahun yang harus dibuat, yakni membuat Laporan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana amanat PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP. Sebenarnya, laporan SPIP ini bukanlah sekedar laporan biasa, karena laporan ini mencerminkan implementasi pengendalian internal pada satker kita sebagaimana dimaksud dalam COSO framework yang kemudian tersarikan dalam PP 60/2008. Oleh karena itu sebaiknya laporan SPIP disusun dengan baik dan benar. Merujuk kepada surat Sekjen Kemenag B 5785/2016 tentang Penyampaian Laporan Penyelenggaraan SPIP pada Satuan Organisasi/Kerja Kementerian Agama, berikut adalah outline laporan SPIP:
BAB I    PENDAHULUAN
A.    Latar Belakang
B.    Struktur Organisasi, Visi, Misi, Tugas dan Fungsi
C.    Dasar Hukum Penyelenggaraan SPIP
D.    Tujuan dan Indikator Keberhasilan Yang Diharapkan
BAB II    GAMBARAN UMUM SPIP
A.    Defisini SPIP
B.    Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Intern
C.    Profil Lingkungan Pengendalian
  1. Penegakan Integritas dan Nilai Etika
  2. Komitmen terhadap Kompetensi
  3. Kepemimpinan yang Kondusif
  4. Pembentukan struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
  5. Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab yang Tepat
  6. Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
  7. Hubungan Kerja yang Baik dengan APIP yang Efektif
  8. Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait
D.    Kelemahan Lingkungan Pengendalian
E.    Temuan Hasil Audit APIP dan Eksternal
BAB III    PENYELENGGARAAN SPIP
A.    Identifikasi dan Penilaian Risiko
B.    Rencana Kegiatan Pengendalian
C.    Informasi dan Komunikasi
D.    Pemantauan
BAB IV    RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
A.    Penguatan Lingkungan Pengendalian
B.    Penilaian Risiko dan Kegiatan Pengendalian
C.    Informasi dan Komunikasi
BAB V    PENUTUP
A.    Kesimpulan
B.    Saran
Selanjutnya, selamat berkarya tuk mengerjakan Laporan SPIP tahun ini. (ady cahyadi)

Sep 18

Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SPI – Sebagai salah satu organisasi dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan penting dalam menjaga proses pengadaan agar senantiasa transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kita sebagai pengawas internal perlu ‘mensupport’ PPK dalam rangka memenuhi tujuan tersebut. Sebagai pengetahuan berikut kami paparkan tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali:

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Kontrak.
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. menandatangani Kontrak;
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita
Acara Penyerahan;
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
diperlukan, PPK dapat:
a. mengusulkan kepada PA/KPA:
1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu
pelaksanaan tugas ULP; dan
d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

 

semoga bermanfaat bagi kita untuk lebih menjalankan tugas dan fungsi SPI. (ady cahyadi)

Sep 18

Wewenang dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dalam Hal Pengadaan Barang/Jasa

SPI – Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kuasa pengguna anggaran, dapat menerima pengalihan wewenang dari pengguna anggaran baik seluruhnya maupun sebagian. Apabila Kuasa pengguna anggaran memperoleh wewenang secara penuh, maka Kuasa pengguna anggaran dimaksud dapat pula menyelesaikan sengketa antara Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dengan Pejabat pembuat komitmen sebagaimana yang dilakukan oleh Pengguna anggaran.

Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
  2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa
  3. Meneliti tersedianya dana kegiatan yang bersangkutan
  4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pangeluaran yang bersangkutan
  5. Memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA
  6. Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA
  7. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan

Uraian tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  1. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan ROK
  2. Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan
  3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP,SPP-GU,SPP-LS dan SPP-TU)
  4. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali
  5. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  6. Membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA

sumber: www.uraiantugas.com

Sep 06

SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diundang Sharing Session Satker BLU Kemenhub

Bandung – Selasa, 06 September 2017 bertempat di Hotel New Naripan, Bandung telah dilaksanakan sharing session SPI yang disampaikan Tim SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dihadapan perwakilan 33 Satker BLU yang berada dibawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam kesempatan tersebut, Kepala SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha didampingi Sekretaris, Ady Cahyadi berbagi cerita tentang peran dan fungsi SPI bagi Satker BLU hingga pada tatanan teknis tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Tim SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Older posts «

» Newer posts