Satuan Pemeriksa Intern

Aug 20

SPI UIN Jakarta Mengikuti Kegiatan Pembahasan Rencana Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2019

Sentul, Bogor – SPI UIN Jakarta diundang oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk menghadiri kegiatan pembahasan Rencana Kinerja Pengawasan Tahun 2019 dengan tema perencanaan kinerja pengawasan berbasis risiko. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019 bertempat di Hotel Olympic Renotel Sentul Bogor. Peserta dalam acara tersebut  perwakilan dari unsur Sekjen Kemenag, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Kanwil Kemenag, UPT Asrama Haji, Balitbang Kemenag, perwakilan MAN dan MTsN, dan perwakilan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Jakarta diwakilkan oleh 2 orang Kordinator SPI yakni Rezky Mehta Setiadi, SE., M.Ak selaku Kordinator bidang Audit Keuangan dan Kepatuhan SPI dan Ahmad Afandi, SE., ME., selaku Kordinator Bidang Audit Khusus dan Adhoc SPI.

Acara dibuka oleh Plt. Sekretaris Itjen Nur Arifin kemudian pada sesi pertama acara langsung diisi dengan pemaparan materi pengawasan berbasis risiko oleh Auditor Madya BPKP Amiruddin Arif, yang memaparkan tentang manajemen risiko dan penerapan SPIP. Kemudian pada sesi sore diisi oleh Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan BPKP Iwan Taufiq Purwanto yang menyampaikan secara detil bagaimana konsep perencanaan pengawasan intern berbasis risiko.

Berikutnya pada sesi ketiga pemaparan materi oleh Plt. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM., CA. Ia memaparkan tentang Sistem manajemen pengawasan berbasis risiko pada Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti. Dalam penjelasannya, Itjen Kemenristekdikti melakukan terobosan dengan cara kolaboratif audit, dimana menarik para Auditor SPI di PTN untuk difungsikan sebagai Auditor Itjen. Hal ini dilakukan dalam merespon terbatasnya jumlah SDM auditor sementara Audit Universe pada Kemenristekdikti yang jumlahnya cukup banyak.

Sesi keempat hari berikutnya, pemaparan materi diisi oleh Plt. Sekretaris Itjen Nur Arifin. Ia memaparkan tentang kebijakan audit berbasis analisis risiko, dimana dalam penjelasannya bahwa terjadi transformasi dalam proses perencanaan pengawasan pada itjen kemenag dari yang semula menggundakan basis konvensional menjadi basis risiko.

Untuk sesi kelima dan keenam, dilakukan diskusi kelompok dimana dalam diskusi dibagi menjadi 2 kelompok yakni Kelompok 1 dengan materi pembahasan perencanaan kinerja berbasis risiko dimana pesertanya adalah para auditor itjen, dan kelompok 2 dengan materi pembahasan manajemen risiko pada satuan kerja dimana pesertanya adalah para perwakilan satker kemenag yang diundang.

Pada sesi ketujuh, sharing pengetahuan terkait perencanaan audit investigasi berbasis risiko pada kemenkeu oleh Auditor Madya Inspektorat Investigasi Kemenkeu. Dan sesi terakhir diisi oleh Dr. Hilmi Muhammadiyah yang menyampaikan program peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal dalam melakukan audit berbasis risiko.

Acara ditutup oleh Plt. Sekretaris Itjen Nur Arifin yang mengharapkan bahwa kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas auditor Itjen dalam hal perencanaan program pengawasan berbasis risiko, serta bagi satker dilingkungan Kementerian Agama dapat menerapkan Manajemen Risiko untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama pada umumnya dan Satker pada khususnya. (rzk)

Jul 26

Kepala SPI menjadi Narasumber di Acara STABN Sriwijaya Tangerang Selatan

Serpong, Tangsel – Kamis 25 Juli 2019, Kepala SPI UIN Jakarta Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA., Ak., CA., CPA. menghadiri undangan dari Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri (STABN) Sriwijaya Tangerang Selatan untuk memberikan paparan materi dalam acara Workshop Penyempurnaan Pedoman Sistem Pengawasan Internal Pendidikan Tinggi. Kegiatan yang di selenggarakan Ara Hotel Gading Serpong Tangerang berlangsung selama 2 hari yakni tanggal 25 s.d 26 Juli 2019 dengan menghadirkan peserta mulai dari Wakil Ketua II hingga jajaran Kabag, Kasubbag, pegawai serta Dosen di lingkungan STABN Sriwijaya.

Materi paparan Kepala SPI UIN Jakarta berisi informasi seputar peran dan fungsi serta wewenang SPI dalam mewujudkan sistem tata kelola yang baik pada Perguruan Tinggi (Good University Governance). Peran dan fungsi serta wewenang SPI tidak terlepas dari pasal 4 dan 6 PMA 25 tahun 2019 tentang Satuan Pengawasan Internal di PTKN Kementerian Agama. Kepala SPI juga menyampaikan Milestone SPI dalam mencapai kedudukan fungsi dalam suatu organisasi pemerintah khususnya pada Perguruan Tinggi Negeri.

Milestone SPI merupakan tahapan fungsi SPI mulai dari tahapan Strengthening Institutional Capacity yakni tahap awal berdirinya SPI dimana SPI mulai memperkuat kapasitasnya sebagai pengawas internal melalui Pengukuhan/pengakuan dari pimpinan Satker, penyusunan SPI Charter, hingga penyusunan Program kerja pengawasan. Tahapan yang kedua yakni Internal Audit Governance dimana SPI telah melakukan pengawasan efektif terhadap tata kelola organisasi mulai dari risk assessment, Reviu Indikator Kinerja hingga evaluasi pengendalian internal. Tahapan ketiga yakni Compliance Audit dimana SPI melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku baik peraturan internal maupun peraturan pemerintah serta memenuhi kaidah-kaidah pelaksanaan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis). Tahapan keempat yakni tahapan Performance Audit dimana SPI melakukan pengawasan atas kinerja organisasi, unit dan individu untuk mencapai target kinerja yang menjadi kontrak kinerja masing-masing. Tahapan yang terakhir yakni tahap Audit Sosioeconomy Impact dimana SPI melakukan analisis dampak sosial pada masyarakat dan tahapan ini merupakan tahapan tertinggi fungsi SPI dalam suatu pengelolaan Perguruan Tinggi. (rzk)

 

Jul 23

UIN Jakarta mengikuti FGD Peningkatan Pemahaman Aparat Pemeriksa Tentang BLU

Selasa, 16 Juli 2019 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Kementerian Keuangan mengadakan Forum diskusi mengenai Pemahaman Aparat Pemeriksa mengenai Badan Layanan Umum (BLU), Peserta Rapat tersebut adalah Para Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga, Pembina Teknis BLU, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, RSUPN Cipto Mangunkusumo, RSPAD Gatot Soebroto, Lembaga Manajemen Aset Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno.

UIN Syarif Hidayatullah diwakili oleh Kepala SPI Abdul Hamid Cebba dan didampingi oleh 2 anggota SPI yaitu Ahmad Afandi dan Yudi Setiadi. Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bagaimana cara untuk meningkatkan peran dan kontribusi BLU serta meningkatkan kapasitas dan kualitas layanannya, maka tentunya BLU memerlukan dukungan dari pembina teknis dan pembina keuangan dalam mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLU. Pembina teknis merupakan Kementerian/Lembaga yang membawahi BLU, termasuk semua unsur di dalam Kementerian/Lembaga tersebut misalnya APIP. Kontribusi Pembina diperlukan antara lain untuk mengarahkan serta memfasilitasi BLU agar dapat mengoptimalkan fleksibilitas yang diberikan sesuai dengan karakteristik BLU.

 

Implementasi pola pengelolaan keuangan BLU saat ini harus diakui masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih terdapat beberapa kendala baik dari internal BLU maupun eksternal. Kendala yang dihadapi pada sisi internal BLU adalah,

  1. Mindset pejabat pengelola masih berpola birokrasi belum biropreneur,
  2. belum semua pejabat pengelola memiliki tingkat pemahaman atas pola pengeloaan keuangan BLU sebagaimana yg diharapkan,
  3. internal kontrol di dalam BLU yang masih lemah, padahal kesemua hal ini penting untuk mengoptimalkan dan juga menjaga fleksibilitas BLU.

 

Sedangkan dari sisi eksternal kendalanya yang dihadapi sebagai berikut,

  1. Pembagian peran yang masih belum pas oleh pembina teknis dan pembina keuangan,
  2. Pihak-pihak lain (diluar pembina teknis dan pembina keuangan) yang terkait dengan BLU masih cenderung belum sejalan dengan karakteristik pola pengelolaan keuangan BLU,
  3. Perbedaan interpretasi peraturan terkait BLU oleh aparat pemeriksa dan aparat hukum menciptakan kekhawatiran tersendiri bagi para pejabat pengelola

 

Khusus terkait dengan APIP, masih terdapat beberapa persepsi yg kurang tepat yang tertanam di para auditor, misalnya (a) detil teknis implementasi remunerasi (cara penilaian kinerja pegawai) harus seragam untuk semua BLU, padahal pelaksanaan detil teknis remunerasi seyogyanya menyesuaikan dengan karakter masing-masing BLU, (b) optimalisasi aset yang dapat dijadikan sebagai PNBP BLU hanya hanya terbatas pada layanan utama, sedangkan untuk optimalisasi asset yang sifatnya di luar layanan utama beberapa auditor berpendapat harus disetor ke kas negara (ys).

 

Jul 18

Kunjungan Kerja SPI Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan ke SPI UIN Jakarta

Rektorat – Pada hari Kamis 18 Juli 2019, SPI UIN Jakarta kedatangan kunjungan kerja (studi visit) dari SPI Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan (ATKP) Medan. ATKP Medan sendiri merupakan salah satu Satker Eselon II dilingkungan BPSDM Kementerian Perhubungan RI, dimana SPI ATKP Medan baru resmi berdiri pada awal tahun 2019, sehingga dalam perjalanannya membutuhkan banyak input khususnya dalam pengelolaan operasional SPI baik dalam tugas-tugas audit maupun pengelolaan manajerial lainnya. SPI ATKP Medan saat ini diisi oleh Kepala, Sekretaris, 1 orang Staf Audit dan 2 orang staf administrasi audit.

Kedatangannya SPI ATKP Medan ke SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah dalam rangka melakukan kunjungan kerja/studi visit terkait pelaksanaan tugas-tugas SPI secara umum. Beberapa aspek studi visit SPI ATKP Medan di SPI UIN Jakarta adalah tentang Sejarah pendirian SPI, Struktur Organisasi, Pelaksanaan Manajemen Risiko, Ruang Lingkup Pengawasan, SDM SPI, hingga implementasi audit internal terhadap kinerja unit.

Seluruh Anggota SPI ATKP Medan diterima di ruang Meeting SPI Gedung Rektorat Lantai III. Proses berjalannya Studi Visit ATKP Medan dimulai dengan pembukaan oleh Sekretaris SPI, Rahmawati, SE., MM, kemudian penyampanyain maksud dan tujuan oleh Kepala SPI ATKP Medan Bpk. Elvis yang didampingi oleh Sekretaris SPI yakni Ibu Sari, kemudian selanjutnya Pemaparan oleh Kepala SPI Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA, CPA tentang profile SPI, kemudian dilanjutkan oleh Kordinator Bidang Audit Kepatuhan dan Keuangan SPI Rezky Mehta Setiadi, SE., M.Ak yang memaparkan secara umum proses penyusunan PKPT berbasis implementasi Manajemen Risiko di lingkungan UIN Jakarta. Selanjutnya proses studi visit dilakukan dengan diskusi dan tanya jawab dengan seluruh anggota SPI UIN Jakarta. Acara ditutup dengan penyerahan cendramata dari SPI ATKP Medan kepada SPI UIN Jakarta dan sebaliknya. (rzk)

Jul 17

SPI Menginisiasi pembahasan cascading Indikator Kinerja Utama (IKU) Dekan, Kepala Biro dan Kepala Lembaga

 

Rektorat – Seiiring dengan perubahan kepemimpinan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, terjadi banyak pembaharuan yang dilakukan pimpinan dalam hal tata kelola. Pembaharuan yang baru-baru ini dilaksanakan adalah dalam hal implementasi penilaian kinerja melalui cascading indikator kinerja utama (IKU) pada jabatan Dekan, Kepala Biro dan Kepala Lembaga kepada jabatan dibawahnya.

Pada hari Jumat, 12 Juli 2019 bertempat di ruang sidang utama dan ruang diorama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Unit kerja Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menginisiasi untuk melakukan pembahasan cascading IKU dengan perwakilan atas jabatan kepala bagian pada Biro dan kepala  kepala pusat pada Lembaga.

Acara pembahasan  cascading IKU dibuka oleh Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Prof. Ahmad Rodoni, MM, yang menyampaikan terkait kebijakan utama dilakukannya cascading IKU ini adalah dalam rangka perubahan implementasi Remunerasi di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Rapat dibagi menjadi 2 sesi yakni sesi 1 pukul jam 9.00 s.d 11.30 cascading IKU Dekan kepala Wadek, Prodi dan Kabag TU, dan sesi 2 jam 13.00 s.d 16.00 cascading IKU Kepala Biro kepada Kepala Bagian dan cascading IKU Kepala Lembaga kepada kepala Pusat. Pembahasan tiap sesi dipimpin oleh kepala SPI Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA., CPA yang memberikan penjelasan maksud dan tujuan dilakukannya cascading IKU pada jabatan Dekan, Kepala Biro dan Kepala Lembaga. Kemudian dilanjutkan dengan membentuk kelompok kerja untuk melakukan pembahasan secara lebih detail, untuk selanjutnya hasil pembahasan dengan kelompok diberikan kepada SPI sebagai masukan untuk penyempurnaan cascading IKU. (rzk)

 

 

Older posts «

» Newer posts