Satuan Pemeriksa Intern

Feb 20

Bentuk Laporan Hasil Audit Internal

SPI – Proses audit, apapun jenis auditnya, diakhiri dengan penyusunan laporan hasil audit (LHA). Salah satu fungsi dari laporan hasil audit adalah sebagai media komunikasi hasil audit dari auditor kepada para penggunanya. Berbeda (sedikit) dengan laporan hasil audit keuangan oleh auditor eksternal (KAP) yang memuat pernyataan/opini atas laporan keuangan yang diperiksa, laporan hasil audit internal umumnya memuat hal-hal sebagai berikut:

  • dasar penugasan
  • lingkup dan tujuan audit
  • periode yang diperiksa
  • informasi umum auditi
  • uraian hasil audit
  • permasalahan/temuan
  • rekomendasi untuk ditindaklanjuti

Laporan hasil audit biasanya juga dilengkapi dengan executive summary yang ditujukan untuk para Pimpinan agar dapat membaca dengan cepat mengingat kesibukannya, sehingga tidak perlu membaca secara utuh laporan hasil audit yang disampaikan.

Laporan hasil audit internal dapat mengacu kepada model laporan hasil pengawasan sebagaimana di-amanahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri NNomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah, atau dapat pula mengacu kepada model laporan hasil audit yang dikembangkan oleh asosiasi profesi. Lapoan hasil audit internal dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk: (1) bentuk surat/nota dinas, (2) bentuk bab (laporan lengkap).

Contoh laporan hasil audit internal bentuk nota dinas/surat

 

 

 

 

 

 

Contoh laporan hasil audit internal bentuk bab

 

 

 

 

 

 

Demikian serial membangun SPI untuk kali ini, semoga bermanfaat. (ady cahyadi)

Feb 14

PMA 5 Tahun 2017 Atur Jam Kerja Dosen PTKN

SPI – 24 Januari 2017 terbit Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 5 yang mengatur tentang jam kerja dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN). Dalam PMA 5 ini diatur tentang kewajiban seorang dosen perihal jam kerja pada kampus dimana tempat ia bertugas sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Aturan jam kerja tersebut antara lain:

  • Asisten Ahli wajib memenuhi jam kerja lebih dari 21 jam per minggu
  • Lektor wajib memenuhi jam kerja lebih dari 17 jam per minggu
  • Lektor Kepala wajib memenuhi jam kerja lebih dari 13 jam per minggu
  • Guru Besar wajib memenuhi jam kerja lebih dari 9 jam per minggu

Sementara dosen dengan tugas tambahan wajib memenuhi jam kerja 37,5 jam per minggu.

selengkapnya PMA 5 Tahun 2017 dapat di download pada link berikut:

https://goo.gl/3L63tQ

(ady cahyadi)

Feb 07

Menag Datangi KPK Bahas Hasil Penelitian KPK Tentang PTKIN

no korupsiJakarta (Pinmas) — Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (06/02).Kedatangan Menag dalam rangka memenuhi undangan KPK terkait pembahasan hasil penelitian Litbang KPK tentang Pengelolaan Dana Pendidikan Tinggi di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Kementerian Agama. Selain Menag, hadir juga Menristekdikti M Nasir dan jajaran pimpinan KPK.

Di lantai 15 Gedung baru KPK, dipimpin Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, Litbang KPK mempresentasikan hasil penelitiannya atas Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), utamanya pada permasalahan Bantuan Operasional, Pengelolaan Aset, dan Pengadaan Barang dan Jasa. Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, hasil penelitian ini masih sangat mentah, belum mendalam dan belum menyentuh semua hal. Meski demikian penelitian ini perlu, guna pengelolaan anggaran yang efektif, transparan, akuntabel, baik, dan benar di PTKIN dan PTN.

Merespon paparan hasil penelitian, Menag melihat ada dua hal yang bisa dipilah. Pertama, ada hasiltemuan penelitian yang bisa langsung ditindaklanjuti Kementerian Agama, misalnya yang terkait dengan statuta. Kedua, ada masalah yang harus dibicarakan bersama dengan pihak lain karena persoalannya lintas kementerian/lembaga, misalnya yang terkait pembangunan gedung yang mangkrak serta hal strategis lainnya.

“Ini perlu koordinasi dan pembicaraan yang intensif dengan Bappenas,” kata Menag.

Menag berkomitmen dan siap bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyiapkan rencana aksi selanjutnya. Menag juga berkomitmen untuk merspons permintaan KPK untuk menyiapkan segala sesuatu mengenai Bantuan Operasional, Pengelolaan Aset, dan Pengadaan Barang dan Jasa, utamanya informasi tentang berapa jumlah kebutuhan yang diperlukan untuk melakukan perbaikan dan data tentang kerugian jika tidak dilakukan perbaikan, paling lama akhir bulan Februari ini.

Dari hasil diskusi tersebut, disepakati, KPK ke depan, akan mengundang Bappenas dan Kementerian PUPR, agar beberapa permasalahan yang ada di PTKIN dan PTN bisa diurai dan mendapatkan jalan keluar.

Ikut mendampingi Menag, Dirjen Pendis Kamaruddin Amin, Direktur Diktis Amsal Bachtir, dan Inspektur Investigasi Itjen Kemenag, Rojikin. (gpenk/dm/dm).

sumber: https://www.kemenag.go.id/berita/453124/menag-datangi-kpk-bahas-hasil-penelitian-kpk-tentang-ptkin

 

Jan 24

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Hadiri Entry Meeting Audit BPK di Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta

entry meeting BPKKebon Nanas – Sesuai dengan undangan Kakanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, tim perwakilan UIN Syarif Hidayatullah menghadiri entry meeting audit bersama BPK RI di Aula Fatahillah Kanwil Kemenag Provinsi DKI Jakarta, Jalan DI Pandjaitan No. 10 Jakarta Timur. Tim perwakilan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta terdiri dari perwakilan SPI (Ady Cahyadi dan Ahmad Afandi), perwakilan Bagian Perencanaan (Nursilowati dan Nurafniyati Khairunnisa), dan perwakilan Bagian Aklap (Ghina Apriyana).

Acara entry meeting dipimpin oleh Kakanwil Provinsi DKI Jakarta, Abdurrahman dan dihadiri oleh perwakilan Kankemenag dan satker Kemenag lain dibawah kordinasi Kanwil DKI Jakarta. Pada kesempatan tersebut juga hadir para auditor BPK yang dipimpin oleh Kasubtim I, Galuh K, yang tidak asing lagi bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Menurut Galuh, BPK akan memulai auditnya pada Kementerian Agama pada tanggal 23 Januari 2017 hingga 4 Mei 2017, khusus untuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tim BPK akan memulai auditnya pada tanggal 8 – 17 Februari 2017. (ady cahyadi)

Jan 24

UIN Riau Belajar Manajemen Audit ke UIN Jakarta

uin riauRuang Rapat Biro AUK, BERITA UIN Online— UIN Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau melakukan kunjungan ke UIN Jakarta, Senin (23/01). Kunjungan bertujuan untuk belajar mengenai manajemen audit internal yang terkait sistem kinerja dosen dan pegawai, serta pembagian remunerasi.

Kunjungan kelima utusan UIN Suska tersebut diterima oleh Rektor UIN Jakarta Prof Dr Dede Rosyada MA di ruang kerjanya dan didampingi oleh Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Dr Achmad Tjachya Nugraha MP.

Dalam penyampaiannya, rektor menyambut hangat kedatangan rombongan UIN Suska tersebut. Rektor berharap dengan kunjungan tersebut mampu mempererat silaturrahim antar kedua lembaga, serta dapat bertukar pikiran dan ide demi mengembangkan keilmuan di kedua lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Agama tersebut.

“Terimakasih atas kunjungannya ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, semoga dengan silaturrahim ini mampu saling berkontribusi positif dalam bidang keilmuan, serta formula yang baik dalam mengelola lembaga,” ujar rektor.

Turut serta dalam rombongan yang dipimpin oleh Ketua Senat UIN Suska Riau Prof Dr M Nasir K tersebut,  yaitu Prof Dr H Ilyas I (Komisi A), H Mohd. Yunus (Sekretaris Senat), Dr H Akbarizan Mag MPd (Dekan FSH) dan seorang anggota senat lainnya.

Pertemuan dengan rektor UIN Jakarta yang berlangsung lebih kurang 15 menit tersebut, dilanjutkan dengan sharing yang bertempat di ruang rapat Biro AUK dan didampingi oleh Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) Dr Achmad Tjachya MP.

Diskusi dan sharing yang berlangsung satu jam lebih tersebut berjalan lancar dan hangat. Pokok pembicaraan yaitu terkait Sistem Kinerja Pegawai (SKP) dan Laporan Kinerja Pegawai (LKP) yang nantinya berimplikasi pada pemberian remunerasi, baik di kalangan dosen maupun pegawai administrasi atau struktural.

Dalam kesempatan tersebut, Achmad menjelaskan mengenai sistem serta manajemen yang digunakan oleh UIN Jakarta dalam rangka menyelaraskan antara kinerja pegawai dan hak yang berhak diperolehnya.

“Sejauh ini, alhamdulillah kesenjangan antara kinerja dan hak yang mesti diperoleh tidak terlalu signifikan. Walau pun UIN Jakarta sampai saat ini masih terus menyempurnakan formula yang ada agar lebih baik,” simpul Achmad. (lrf)

UIN Riau

Older posts «