Satuan Pemeriksa Intern

Dec 12

Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum

Ciputat – Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) mengeluarkan Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (BLU) baru menggantikan PMK 73/2007 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum. PMK yang terbit 27 Nopember 2017 ini bernomor 176 /PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum, dengan demikian PMK ini mencabut PMK sebelumnya yakni PMK 73/2007 dan PMK 10/2006.

Pada PMK ini dijelaskan bahwa remunerasi diberikan berdasarkan tingkat tanggung jawab dan tuntutan profesionalisme dengan mempertimbangkan prinsip:
a. proporsionalitas, yaitu memperhatikan aset, pendapatan, sumber daya manus1 a, dan/ atau
layanan BLU;
b. kesetaraan, yaitu memperhatikan remuneras1 pada penyedia layanan sejenis;
c. kepatutan, yaitu memperhatikan nilai jabatan yang dihasilkan dari proses analisis dan evaluasi jabatan; dan
d. kinerja, yaitu memperhatikan kinerja layanan dan kinerja keuangan.

Selanjutnya, PMK juga menjelaskan sistematika dokumen usulan penetapan remunerasi BLU pada bagian lampiran PMK. Bagi Anda yang membutuhkan PMK 176 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi BLU, terlampir link downloadnya. (ady cahyadi)

 

https://goo.gl/x4tWXD

Nov 27

PMK 168/2017 Tentang Tarif Layanan BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Terbit Merevisi PMK 116/2013

Ciputat – Alhamdulillah diucapkan seiring dengan telah ditandatanganinya PMK Nomor 168/PMK.05/2017 tentang Tarif Layanan BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani. PMK ini terbit untuk merevisi PMK sebelumnya yakni PMK Nomor 116 Tahun 2013. Revisi dilakukan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengingat tarif layanan yang lama perlu disesuaikan dengan berbagai kondisi, diantaranya kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat sebagaimana telah diatur dalam PP 23/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Dengan terbitnya PMK ini maka semua tarif layanan yang berada dalam lingkup BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengacu kepada PMK 168 ini, terkecuali tarif-tarif yang bersifat non akademik (Rumah Sakit, Syahida Inn, PLP, PLT, dst) yang kewenangannya didelegasikan Menteri Keuangan kepada Rektor sebagai pimpinan satker, hal ini sejalan dengan pasal 9 PMK tersebut. (ady cahyadi)

link download PMK 168/2017:

https://goo.gl/pFRjnu

 

Nov 27

Kemenag Pilih UIN Jakarta Jadi PTKI Terbaik

Serpong, BERITA UIN Online—Kementerian Agama (Kemenag) RI menobatkan UIN Jakarta sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dengan manajemen tata kelola terbaik. Penghargaan diberikan pada malam Apresiasi Pendidikan Islam di rangkaian Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS) 2017 di Gedung Indonesia Convention Exhibition BSD, Serpong, Tangerang Selatan, Kamis (23/11/2017).

Piala dan sertifikat penghargaan disampaikan Sesditjen Pendidikan Islam Kemenag RI Prof. Dr. Moh. Ishom Yusqi M.Ag, disaksikan Menteri Agama RI Drs. H. Lukman Hakim Saifuddin, Sekjen Kementerian Agama RI Prof. Dr. Nursyam M.Si, dan Dirjen Pendidikan Islam Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin MA. Penghargaan sendiri diterima langsung Rektor UIN Jakarta Prof. Dr. Dede Rosyada MA.

Dalam sambutannya, Lukman mengungkapkan, pemberian penghargaan sebagai PTKI dengan manajemen tata kelola terbaik merupakan salah satu apresiasi terhadap pengembangan yang dilakukan UIN Jakarta sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam. “Apresiasi ini semoga menginspirasi dan memotivasi kalangan lebih luas dalam pengembangan pendidikan Islam di tanah air,” harapnya.

Dengan capaian ini, UIN Jakarta berhasil mencatatkan diri sebagai PTKI terbaik dalam manajemen pengembangan kelembagaan akademik dari total puluhan PTKI nasional. Menyusul di posisi kedua dan ketiga, masing-masing ditempati UIN Sunan Kalijaga dan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Menanggapi penghargaan yang didapat, Rektor menyampaikan terima kasih kepada Kemenag RI yang telah memilih UIN Jakarta sebagai PTKI terbaik. Menurutnya, penghargaan sendiri merupakan apresiasi atas sistem manajemen strategis yang diterapkan UIN Jakarta dalam mendorong pengembangan kelembagaan dan akademik. “Sistem ini mengharuskan individu di setiap lini kerja UIN Jakarta bekerja sesuai tanggungjawabnya. Bukan orang per orang,” tandasnya.

Dengan kondisi demikian, jelas Rektor, UIN Jakarta bisa terus melakukan pengembangan seperti peningkatan peringkat Webometrics, rangking 4ICU, Google Scholar Citations, indeks Repository, dan Science and Technology Index (SINTA) Kementerian Riset dan Dikti. Di saat yang sama, manajemen kelembagaan penunjang akademik seperti sumber daya manusia dan pembiayaan diperkuat sehingga bisa menopang pelaksanaan tugas-tugas akademik UIN Jakarta.

Lebih jauh, Rektor mengungkapkan, pemberian penghargaan merupakan kepercayaan publik agar sivitas UIN Jakarta memberikan pelayanan akademik terbaik bagi mahasiswa, mengoptimalkan program pengabdian masyarakat, dan meningkatkan publikasi ilmiah yang layak dibaca masyarakat akademik global. “Kepada sivitas akademik, pendidik, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, mari jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk berkarya lebih giat di wilayah kerja masing-masing,” harapnya. (farah nh/yuni nk/zm)

sumber: http://www.uinjkt.ac.id/id/kemenag-pilih-uin-jakarta-jadi-ptki-terbaik/

Nov 17

Tugas dan Fungsi SPI PTKN

Ciputat – Seiring dengan terbitnya PMA Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, perlu di ingatkan kembali kepada rekan-rekan insan SPI bahwa PMA telah menetapkan tugas dan fungsi SPI. Apakah tugas SPI itu? Mengacu pada pasal 3, SPI bertugas melaksanakan pengawasan nonakademik pada PTKN. Sementara untuk fungsi SPI, dilanjutkan dalam pasal 4, yakni:

a. penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
b. penyusunan program dan kegiatan pengawasan nonakademik;
c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu nonakademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal;
f. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil Pengawasan Internal dan eksternal; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemimpin PTKN.

Itulah tugas dan fungsi SPI pada sebuah PTKN yang harus kita ketahui dan laksanakan agar tujuan keberadaan SPI bagi sebuah PTKN dapat tercapai. Selamat belajar, selamat melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah digariskan dalam PMA 25/2017. (ady cahyadi)

Oct 17

Membuat Surat Tugas Audit

Ciputat – Dalam melaksanakan setiap penugasan audit, SPI haruslah dibekali Surat Tugas yang ditandatangani pihak berwenang, dalam hal ini Pimpinan Satker, Rektor atau yang mewakili Rektor. Fungsi Surat Tugas sangat penting bagi personil/auditor SPI, yakni sebagai:

  1. Dasar/legal formal pelaksanaan tugas audit
  2. Dasar perhitungan jam terbang/angka kredit fungsional auditor
  3. Dasar perhitungan uang saku pemeriksaan
  4. Arsip

Nah,.. sangat penting bukan keberadaan dan kebermanfaatan surat tugas? Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimanakah bentuk ideal surat tugas audit? Tidak ada bentuk baku tentang surat tugas, pada umumnya hanya mengikuti tata naskah surat dinas. Yang jelas, didalam surat tugas hendaknya berisi: (a) Dasar hukum penugasan (b) Nama Pejabat yang menugaskan (c) Nama personil/auditor yang ditugaskan (dapat disertai jabatan dalam penugasan, seperti pengendali teknis, ketua tim, anggota), (d) Jenis penugasan/Jenis audit, (e) Lama/waktu penugasan (f) Nama/Jabatan/NIP disertai tanda tangan dan cap/stempel instansi, (g) dan lain-lain yang dianggap perlu.

Sebagai perbandingan dibawah ini terlampir contoh surat tugas pemeriksaan/audit BPK, BPKP, dan Itjen. Semoga bermanfaat (ady cahyadi)

 

ST BPK

https://goo.gl/f4qfes

 

ST BPKP

https://goo.gl/kJY6EN

 

ST Itjen

https://goo.gl/mkzq3N

Older posts «