Satuan Pemeriksa Intern

Sep 18

Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

SPI – Sebagai salah satu organisasi dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memegang peranan penting dalam menjaga proses pengadaan agar senantiasa transparan dan akuntabel. Oleh karena itu kita sebagai pengawas internal perlu ‘mensupport’ PPK dalam rangka memenuhi tujuan tersebut. Sebagai pengetahuan berikut kami paparkan tugas pokok dan kewenangan PPK berdasarkan Perpres 54/2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali:

(1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
3) rancangan Kontrak.
b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
c. menandatangani Kontrak;
d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita
Acara Penyerahan;
h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan
pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal
diperlukan, PPK dapat:
a. mengusulkan kepada PA/KPA:
1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
b. menetapkan tim pendukung;
c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu
pelaksanaan tugas ULP; dan
d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

 

semoga bermanfaat bagi kita untuk lebih menjalankan tugas dan fungsi SPI. (ady cahyadi)

Sep 18

Wewenang dan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dalam Hal Pengadaan Barang/Jasa

SPI – Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) merupakan pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kuasa pengguna anggaran, dapat menerima pengalihan wewenang dari pengguna anggaran baik seluruhnya maupun sebagian. Apabila Kuasa pengguna anggaran memperoleh wewenang secara penuh, maka Kuasa pengguna anggaran dimaksud dapat pula menyelesaikan sengketa antara Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan dengan Pejabat pembuat komitmen sebagaimana yang dilakukan oleh Pengguna anggaran.

Kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  1. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih
  2. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan /perjanjian pengadaan barang/jasa
  3. Meneliti tersedianya dana kegiatan yang bersangkutan
  4. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pangeluaran yang bersangkutan
  5. Memerintahkan pembayaran atas beban dana sesuai dengan ketersediaan dana dalam DIPA
  6. Membuat keputusan-keputusan dan mengambil tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA
  7. Mengangkat staf pembantu sesuai dengan kebutuhan

Uraian tugas Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

  1. Melaksanakan rencana kegiatan dan anggaran yang telah ditetapkan dalam DIPA dan ROK
  2. Melakukan bimbingan dan arahan terhadap pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan
  3. Mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP,SPP-GU,SPP-LS dan SPP-TU)
  4. Melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sekali
  5. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
  6. Membuat keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban anggaran DIPA

sumber: www.uraiantugas.com

Sep 06

SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diundang Sharing Session Satker BLU Kemenhub

Bandung – Selasa, 06 September 2017 bertempat di Hotel New Naripan, Bandung telah dilaksanakan sharing session SPI yang disampaikan Tim SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dihadapan perwakilan 33 Satker BLU yang berada dibawah Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Dalam kesempatan tersebut, Kepala SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha didampingi Sekretaris, Ady Cahyadi berbagi cerita tentang peran dan fungsi SPI bagi Satker BLU hingga pada tatanan teknis tugas dan fungsi yang telah dilaksanakan oleh Tim SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Aug 18

FGD SPI PTKIN: Penyamaan Persepsi Terhadap Penerapan PMA No. 25/2017 Tentang SPI Pada PTKN

Surabaya – Kamis – Sabtu, 17-19 Agustus 2017 bertempat di Hotel GreenSA UIN Sunan Ampel Surabaya, Forum SPI PTKIN mengadakan focus group discussion (FGD) tentang penyamaan persepsi terhadap terbitnya PMA SPI PTKN. Acara yang dibuka oleh Rektur UIN Sunan Ampel, Prof. Dr. Abd A’la, MA dihadiri segenap Wakil Rektor 2 dan Personalia SPI dari seluruh PTKIN.

Dalam kesempatan tersebut, SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diwakili oleh Kepala SPI, Achmad Tjachja Nugraha dan didampingi Sekretaris SPI, Ady Cahyadi.

terlampir link PMA 25/2017

https://goo.gl/NJbsyg

Aug 18

PMA Nomor 25 Tahun 2017 Tentang SPI PTKN

Ciputat – Setelah melalui pembahasan yang cukup lama, akhirnya pada Agustus 2017 terbitlah Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Sistem Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri. PMA SPI PTKN ini menjadi aspek legal formal keberadaan SPI pada PTKN dibawah Kementerian Agama, mengingat selama ini hanya satker yang berstatus BLU saja yang memiliki organ SPI. (ady cahyadi)

Bagi Anda yang berminat mendownload, silakan klik link berikut:

https://goo.gl/NJbsyg

Older posts «