Satuan Pemeriksa Intern

Feb 28

Serba-serbi Tunjangan Kinerja Kementerian Agama

Ciputat – Serba-serbi peraturan terkait implementasi tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Kementerian Agama ada disini, silakan download semoga bermanfaat. (ady cahyadi)

Perpres 154 tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama yang terakhir diperbaharui oleh Perpres 130 tahun 2018:

https://www.dropbox.com/s/qzq6fexp43tel5e/Perpres%20154%20TUKIN%20KEMENAG.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/pkijhgdijf1gchc/Perpres%20Nomor%20130%20Tahun%202018.pdf?dl=0

PMA 49 tahun 2014 tentang Pemberian, Penambahan dan Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama sebagaimana diperbaharui oleh PMA 29 tahun 2016:

https://www.dropbox.com/s/v0pi0hyuyt5xaty/PMA%2049_2014%20nambah%20kurang%20remun.pdf?dl=0

https://www.dropbox.com/s/7rqwlr1sd3wpwpb/PMA%2025_2016%20tambah%20kurang%20tukin%20kemenag.pdf?dl=0

PMA 51 tahun 2014 tentang Nilai dan Kelas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Kementerian Agama:

https://www.dropbox.com/s/6sqai2xvls2zg4v/pma%2051%20nilai%20dan%20kelas%20jabatan%20fungsional%20di%20kemenag%20%2B%20lampiran.pdf?dl=0

Kepdirjen Pendis 6551 tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis tentang Pembayaran Tunjangan Kinerja Dosen PNS pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri:

https://www.dropbox.com/s/69bzwtv0o5wyaxs/Juknis%20Tukin%20Dosen.pdf?dl=0

Feb 28

Rakornas BLU 2019

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selaku Pembina Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), turut mendorong perbaikan proses bisnis BLU melalui implementasi inovasi teknologi. Ini merupakan salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk terus berinovasi dan berkolaborasi memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat melalui BLU. Topik ini menjadi fokus dalam Rapat Koordinasi Nasional Badan Layanan Umum (Rakornas BLU) tahun 2019 yang mengusung Tema “Sinergi BLU Profesional Melayani”. Acara yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu hari ini di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan, para Menteri Kabinet Kerja dan para pejabat teknis dalam pengelolaan BLU, serta para pimpinan BLU.

Salah satu inovasi teknologi yang difasilitasi Kemenkeu untuk BLU diantaranya aplikasi perkantoran bersifat online “Office Automation” (OA) dan sistem informasi pembinaan BLU, “BLU Integrated Online System” (BIOS). OA diharapkan dapat diterapkan pada setiap BLU untuk menggantikan tata cara persuratan yang berbasis kertas. Sedangkan BIOS menjadi tulang punggung pembinaan dan menjadi media penghubung beragam sistem informasi yang dikembangkan secara mandiri oleh setiap BLU.

Pada Rakornas BLU tahun ini, Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan para pemimpin BLU juga melaksanakan penandatanganan Kontrak Kinerja. Kontrak kinerja yang disepakati menjadi acuan penting bagi tolak ukur kinerja BLU ke depan. Ini juga merupakan bentuk komitmen awal untuk mendorong pelayanan optimal kepada masyarakat. Selanjutnya, untuk meningkatkan kolaborasi BLU, dilakukan juga Demo dan Simulasi Telekonsultasi antar BLU RSCM dan BLU RS Bhayangkara Jayapura. Aktivitas ini difasilitasi oleh BLU BAKTI melalui aplikasi Telemedicine untuk memperkenalkan penggunaan teknologi komunikasi untuk melayani masyarakat.

Sinergi menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan pelayanan, akuntabilitas dan transparansi pada BLU. Perjanjian kerja sama/memorandum of understanding (MoU) pembinaan BLU antara Menteri Keuangan dengan 14 menteri pimpinan lembaga yang membawahi BLU yang telah diselenggarakan pada tahun 2014 adalah awal sinergi yang harus terus ditingkatkan. Berbagai inovasi terhadap Sinergi antar BLU terus diupayakan untuk meningkatkan kinerja pelayanan antara lain (1) optimalisasi bangunan tanah BLU PPK Gelora Bung Karno dan BLU Lembaga Layanan Pemasaran KUMKM dengan BLU Lembaga Manajemen Aset Negara, (2) penelitian dan pengembangan sawit antara BLU Pusyantek dengan BLU Badan Pengelola Dana Perkebungan Kelapa Sawit, (3) kerja sama kalibrasi fasilitas penerbangan dengan BLU pengelola bandara, (4) penggunaan likuiditas, dan (5) kerjasama lainnya.

BLU adalah ujung tombak pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Indonesia. Tujuan utama hadirnya BLU yaitu meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Peran BLU juga membawa dampak penting dan positif dalam pengambilan kebijakan fiskal oleh Pemerintah. Sebagai bagian dari entitas pengelolaan APBN, sumbangsih output BLU selama ini telah nyata langsung dirasakan oleh masyarakat sehingga BLU menjadi refleksi kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah Indonesia.

Peran BLU dalam menunjang sustainability fiskal terus menunjukkan kinerja yang semakin baik. Hingga saat ini, terdapat 218 BLU Pemerintah Pusat yang tersebar di 30 provinsi di Indonesia. Dari aspek kinerja keuangan di tahun 2018, sebanyak 74% dari seluruh BLU mampu melampaui pendapatan tahun sebelumnya. Hal ini terlihat dari peningkatan porsi pendanaan BLU dibanding APBN atau rupiah murni dari tahun 2012 sebesar 53,7 persen, meningkat menjadi 75,2 persen di tahun 2018. Kemudian dari aspek kinerja pelayanan pada dimensi pendidikan, perguruan Tinggi Negeri BLU saat ini mampu melayani sebanyak lebih dari 1 juta mahasiswa. Selanjutnya, dari dimensi kesehatan, pengguna layanan BLU atau BLUD kesehatan telah mencapai 34 juta orang. Selain itu BLU juga mempunyai peran penting dalam proyek strategis nasional dan event Internasional seperti pembangunan serat optik “Palapa Ring”, pemberdayaan UMKM dan program “B-20”, penyelenggaran Asian Games dan Asian Para Games 2018.

sumber: http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/news/view&id=53

Jan 03

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas BLU

Ciputat – Bagi Anda yang bertugas sebagai Dewan Pengawas Satker Badan Layanan Umum (Dewas BLU), berikut ini Perdirjen Perbendaharaan Nomor 35/PB/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas BLU menggantikan perdirjen sebelumnya.

Hal-hal terkait tata cara pelaporan dengan menggunakan sistem aplikasi BIOS dituangkan dalam perdirjen ini, selebihnya mengenai sistematika pelaporan dan isi tidak jauh berubah dengan yang tertuang dalam perdirjen sebelumnya.

terlampir link downloadnya, moga bermanfaat (ady cahyadi):

https://goo.gl/PTUPhz

Jan 03

Sosialisasi PMK 82/PMK.05/2018 : Menuju pengelolaan kas dan investasi BLU yang lebih baik

Satker BLU mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuanganya. Fleksibilitas yang dimaksud adalah dapat menggunakan pendapatanya untuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan keuangan BLU. Kegiatan pengelolaan keuangan Satker BLU yang diperbolehkan adalah melakukan kegiatan investasi dengan dana yang dimiliki. Sebagai Payung hukum dari aktivitas investasi tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang pengeloaan kas dan kegiatan investasi, baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang.

Untung memberikan pemahaman kepada satker BLU, maka diadakanlah Sosialisasi PMK Nomor 82/PMK.05/2018 oleh Dit PPK BLU. Sosialisasi tersebut mengundang satker BLU pengelola dana, kawasan, dan barang/jasa lainnya. Jumlah satker yang hadir sebanyak 38 satker. Acara di buka dengan arahan dari Direktur PPK BLU ibu Ari Wahyuni, bertempat di Aula Gedung Yusuf Anwar pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018. “Dengan peraturan menteri ini, satker BLU lebih prudent dalam pengelolaan kasnya untuk investasi” harap ibu direktur. Sebagai narasumber Kepala Subdit Peraturan dan Standarisasi Teknis bapak M. Syaibani dan moderator Kasubdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan III ibu Ana Mariana. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan Sosialisasi tersebut, satker BLU akan lebih mantap dalam mengelola kas untuk kegiatan investasi, yang berdampak pada meningkatnya pendapatan satker BLU.

sumber: http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/news/view&id=48

Bagi Anda yang membutuhkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum, terlampir link downloadnya dan jangan lupa segera ‘turunkan’ PMK ini menjadi SK Rektor/Pimpinan BLU Anda untuk teknis operasionalnya (ady cahyadi):

https://goo.gl/dCiEqT

Oct 18

SPI Riviu RPA TA 2019 Untuk Meminimalisir Temuan

Diorama – Selasa – Jumat, 16 hingga 19 Oktober 2018 SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bersinergi bersama Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, dan Bagian Aklap pada Biro PK menyelenggarakan kegiatan riviu Rencana Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2019. Diharapkan dengan diadakannya acara ini, penganggaran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan berbasis kinerja, selaras dengan IKU, serta patuh terhadap peraturan yang berlaku, khususnya PMK 32/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan unit kerja (Wadek 2, Kabag TU, Kasubag PAK, dan Akuntan) juga di monitor langsung oleh Rektor, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA. Dalam kesempatan tersebut, Rektor berharap agar Tahun Anggaran 2019, temuan auditor eksternal akan jauh tereduksi jumlahnya. (ady cahyadi)

Older posts «