Satuan Pemeriksa Intern

Nov 17

Tugas dan Fungsi SPI PTKN

Ciputat – Seiring dengan terbitnya PMA Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, perlu di ingatkan kembali kepada rekan-rekan insan SPI bahwa PMA telah menetapkan tugas dan fungsi SPI. Apakah tugas SPI itu? Mengacu pada pasal 3, SPI bertugas melaksanakan pengawasan nonakademik pada PTKN. Sementara untuk fungsi SPI, dilanjutkan dalam pasal 4, yakni:

a. penyusunan peta risiko pengendalian internal melalui kegiatan identifikasi, penilaian risiko, penentuan skala prioritas, dan pemantauan;
b. penyusunan program dan kegiatan pengawasan nonakademik;
c. pelaksanaan pengawasan kepatuhan, kinerja, dan mutu nonakademik di bidang sumber daya manusia, perencanaan, keuangan, organisasi, teknologi informasi, serta sarana dan prasarana;
d. penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
e. penyusunan dan penyampaian laporan hasil Pengawasan Internal;
f. pemantauan dan pengoordinasian tindak lanjut hasil Pengawasan Internal dan eksternal; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pemimpin PTKN.

Itulah tugas dan fungsi SPI pada sebuah PTKN yang harus kita ketahui dan laksanakan agar tujuan keberadaan SPI bagi sebuah PTKN dapat tercapai. Selamat belajar, selamat melaksanakan tugas dan fungsi yang sudah digariskan dalam PMA 25/2017. (ady cahyadi)

Oct 17

Membuat Surat Tugas Audit

Ciputat – Dalam melaksanakan setiap penugasan audit, SPI haruslah dibekali Surat Tugas yang ditandatangani pihak berwenang, dalam hal ini Pimpinan Satker, Rektor atau yang mewakili Rektor. Fungsi Surat Tugas sangat penting bagi personil/auditor SPI, yakni sebagai:

  1. Dasar/legal formal pelaksanaan tugas audit
  2. Dasar perhitungan jam terbang/angka kredit fungsional auditor
  3. Dasar perhitungan uang saku pemeriksaan
  4. Arsip

Nah,.. sangat penting bukan keberadaan dan kebermanfaatan surat tugas? Selanjutnya muncul pertanyaan, bagaimanakah bentuk ideal surat tugas audit? Tidak ada bentuk baku tentang surat tugas, pada umumnya hanya mengikuti tata naskah surat dinas. Yang jelas, didalam surat tugas hendaknya berisi: (a) Dasar hukum penugasan (b) Nama Pejabat yang menugaskan (c) Nama personil/auditor yang ditugaskan (dapat disertai jabatan dalam penugasan, seperti pengendali teknis, ketua tim, anggota), (d) Jenis penugasan/Jenis audit, (e) Lama/waktu penugasan (f) Nama/Jabatan/NIP disertai tanda tangan dan cap/stempel instansi, (g) dan lain-lain yang dianggap perlu.

Sebagai perbandingan dibawah ini terlampir contoh surat tugas pemeriksaan/audit BPK, BPKP, dan Itjen. Semoga bermanfaat (ady cahyadi)

 

ST BPK

https://goo.gl/f4qfes

 

ST BPKP

https://goo.gl/kJY6EN

 

ST Itjen

https://goo.gl/mkzq3N

Oct 16

Paparan SBM TA 2018

Ciputat – Tahun anggaran 2017 sebentar lagi akan usai, Standar Biaya Masukan (SBM) pun akan berganti seiring dengan terbitnya PMK 49/2017 tentang SBM Tahun Anggaran 2018. Tentu akan ada perubahan/revisi-revisi terkait apa yang diperkenankan dan tidak (lagi) diperkenankan pada tahun 2018 nanti.

Terlampir adalah materi paparan terkait beberapa perubahan yang terdapat di PMK 49 tentang SBM 2018. Semoga bermanfaat. (ady cahyadi)

https://goo.gl/DNskHk

Oct 16

Materi Rakornas SPIP Kementerian Agama 2017

Ciputat – Terlampir materi Rakornas SPIP di Lingkungan Kementerian Agama, 05 Oktober 2017.

 

Materi 1. BPKP RI

https://goo.gl/m3dFNh

 

Materi 2. Irjen Kemenag

https://goo.gl/oU48sm

 

Materi 3. Ketua Komisi 8 DPR RI

https://goo.gl/J7iZmP

 

 

Oct 11

Temuan Umum Pemeriksa Terkait Bendahara Pengeluaran

Ciputat – Sebagai bahan persiapan menghadapi pemeriksa eksternal yang pada umumnya menyasar pada pengelolaan keuangan, atau lebih tepatnya lagi banyak bersinggungan dengan bendahara pengeluaran, dibawah ini beberapa kesalahan umum yang dilakukan bendahara yang pada akhirnya acapkali menjadi temuan pemeriksa eksternal. Temuan-temuan ini dipetik dari www.ombendahara.blogspot.com yang pastinya sangat berguna untuk kita para personil SPI.

Kas tidak sesuai

Kas tidak sesuai bisa diartikan sebagai saldo kas tunai yang ada di pembukuan bendahara tidak cocok dengan uang kas tunai ril yang dipegang oleh Bendahara, dapat berupa uang kas ril lebih besar ataupun lebih kecil daripada pembukuan. Hal ini biasa saja terjadi karena:

  • Bendahara salah menginput nominal transaksi
  • Ada transaksi yang belum diinput, sehingga terjadi selisih
  • Ada pemberian uang muka yang tidak dicatat
  • Uangnya terpakai untuk keperluan non operasional?

Belum ada bukti definitif

Terkadang, ketika bendahara memberikan uang kepada penanggung jawab kegiatan, bukti pengeluaran uang oleh penanggungjawab kegiatan tersebut sering terlambat disampaikan. Entah itu karena mereka juga sibuk dengan pekerjaan mereka, ataukah memang kegiatannya belum jalan, atau bisa juga karena barang atau jasa yang diterima memerlukan waktu.

Buku Kas Umum tidak tertib

BKU merupakan sumber awal pencatatan semua transaksi. Semua pengeluaran ataupun penerimaan yang dilakukan oleh Bendahara harus dicatat. Kalo BKU berantakan, akan susah menelusuri arus kas masuk maupun keluar.

Bendahara Pengeluaran tidak dapat menyampaikan bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran

Bukti pertanggungjawaban atas pengeluaran Bendahara itu harusnya disampaikan tiap bulan. Namun, terkadang bendahara terlambat atau tidak menyampaikan  laporan pertanggungjawaban karena mereka ada kendala teknis, seperti saldo tidak sesuai dengan pembukuan, ada bukti yang belum dipertanggungjawabkan, atau ada juga karena aplikasinya bermasalah.

Bendahara Pengeluaran kurang pungut pajak

Wajib Pajak Bendahara itu diperlakukan hampir sama dengan wajib pajak biasa. Bendahara memang diberikan kewajiban untuk melakukan pengelolaan pajak terkait Pengeluaran uang Negara. Salah pengenaan tarif bisa ada dua perlakuan:

  1. Kalo pengenaan tarif pajak lebih tinggi, Bendahara tidak dicap sebagai pahlawan penerimaan, karena nantinya kelebihan pungutan tersebut yang akan complain adalah Wajib Pajak yang dipotong/dipungut pajaknya.
  2. Kalo pengenaan tarifnya lebih rendah, bendahara harus menagih kekurangan pajak yang kurang tersebut. Terkadang sulit untuk menagih kembali kalau uang sudah terlanjur diberikan, kalau nominalnya sedikit, mungkin bendahara bisa ber”ikhlas” hati untuk “sedekah” pajak, namun kalau jumlahnya lumayan banyak, masih mau “sedekah?

Yang runyam lagi kalau tidak dipungut? Waduh, harus pandai meangkai kata buat meyakinkan penyedia barang atau jasa agar mau dipotong atau dipungut pajaknya.

Dari beberapa temuan tersebut, bendahara harus sudah siap jika kriterianya cocok. Dan segera lakukan tindakan preventif agar tidak adanya temuan. (disarikan kembali oleh ady cahyadi)

Older posts «