Satuan Pemeriksa Intern

Aug 14

PMK 98 Tahun 2017 Penarikan dan Pengembalian Dana Pada BLU

SPI – Untuk mewujudkan pengelolaan kas badan layanan umum (BLU) yang dilaksanakan berdasarkan praktik
bisnis yang sehat, perlu dilakukan upaya pembinaan terhadap badan layanan umum untuk meminimalkan kas
yang menganggur (idle cash) dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan anggaran negara, serta berdasarkan ketentuan Pasal 29 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, surplus anggaran badan layanan
umum dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Menteri Keuangan disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Negara dengan mempertimbangkan posisi likuiditas badan
layanan umum. Memperhatikan poin-poin tersebut, pada 18 Juli 2017 lalu telah diterbitkan PMK 98/PMK.05/2017 tentang Penarikan dan Pengembalian Dana Pada Badan Layanan Umum.

Dengan PMK ini diharapkan pengelolaan kas pada badan layanan umum tersinergi dengan pengelolaan kas pemerintah dengan memanfaatkan kas yang menganggur pada badan layanan umum untuk pelaksanaan anggaran negara. Oleh karenanya, pengelolaan kas pada BLU harus secara efektif dan efisien dikelola agar tujuan BLU meningkatkan layanan terhadap masyarakat dapat lebih optimal. (ady cahyadi)

link download PMK Nomor 98 Tahun 2017:

https://goo.gl/3VFHR7

 

Jul 24

Sosialisasi SPI di STABN Sriwijaya Tangerang Banten

Gading Serpong – Jumat, 21 Juli 2017 bertempat di Hotel Ibis, Gading Serpong Tangerang Banten telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi SPIP yang diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri (STABN) Sriwijaya, Tangerang Banten. Acara yang dihadiri oleh segenap civitas akademika STABN ini menghadirkan Kepala SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha beserta narasumber dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.

Acara dibuka oleh Ketua STABN, Sapardi, S.Ag., M.Hum didampingi oleh 3 Wakil Ketua STABN ini berlangsung selama satu hari penuh yang berisi paparan dari narasumber dan tanya jawab perihal SPIP dan keberadaan SPI yang direncanakan akan dibentuk oleh STABN Sriwijaya. Dalam kesempatan tersebut, Achmad Tjachja Nugraha menyampaikan peran penting, tugas dan fungsi dan satuan pengawas intern bagi sebuah perguruan tinggi. Acara kemudian dilanjutkan dengan paparan tentang SPIP sebagaimana tertuang dalam PP 60 Tahun 2008 oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. (ady cahyadi)

Jul 04

PMK Nomor 78 Tahun 2017 Terbit Merevisi SBM TA 2017

SPI – Melalui PMK Nomor 78/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 Tentang Standar Biaya Masukan TA 2017, tertanggal 14 Juni 2017 maka SBM 2017 telah mengalami revisi dalam pelaksanaannya. Oleh karenanya terutama bagi para pengelola keuangan agar memperhatikan perubahan yang terjadi pada lampiran I dan II PMK 78/2017 ini agar pengelolaan keuangan satker kita tetap pada koridor compliance terhadap peraturan yang berlaku. (ady cahyadi)

link download PMK 78/2017 Revisi SBM TA 2017

https://goo.gl/Mxd1Jb

 

Jul 03

Perlukah Ijin Setneg Untuk Perjalanan Dinas Luar Negeri?

SPI – Bagi para pengelola keuangan sebuah instansi pemerintah, khususnya PTKIN tentu perjalanan dinas luar negeri (Perjadin LN) menjadi hal yang biasa dilakukan mengingat urgensi dan substansi perjalanan tersebut. Oleh karenanya tentu sudah dianggarkan pula dalam RKA KL tentang jumlah alokasi anggaran perjalanan dinas bagi civitas akademika PTKIN.

Selain soal pertanggungjawaban anggaran (LPJ), hal yang perlu diperhatikan oleh pengelola keuangan dan pelaku perjalanan dinas LN adalah kelengkapan dokumen/administrasi sebagai syarat sah keberangkatan, terutama ijin tertulis dari Kementerian Sekretariat Negara (ijin setneg). Mengacu kepada Surat Edaran Menteri Agama Nomor 0805/2017 tentang perubahan tata cara pengurusan dokumen perjalanan dinas luar negeri di lingkungan kementerian agama, para pelaku perjadin harus mendapatkan ijin setneg sebelum melakukan perjalanan dinasnya, baik dengan sumber anggaran APBN maupun non APBN, bahkan dalam poin 3 ditegaskan bahwa jika ijin setneg belum keluar sampai pada tanggal keberangkatan, maka yang bersangkutan tidak diijinkan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar negeri.

Surat edaran ini berlaku mulai Januari 2017 untuk sama-sama kita taati untuk menghindari ketidakefektifan dan ketidakefisienan perjadin di lingkungan instansi kita, sehingga pada akhirnya tidak menjadi pelanggaran/temuan pemeriksa eksternal (BPK) yang dapat merugikan pelaku perjadin atau instansi kita sendiri. (ady cahyadi)

link download SE 0805/2017 Perjadin LN

https://goo.gl/gCiQBD

 

Jun 22

Sosialisasi Peran dan Fungsi SPI di IAIN Metro Lampung

Metro, Lampung – Selasa dan Rabu, 20-21 Juni 2017 bertempat di Aula Serbaguna Gedung Rektorat IAIN Metro Lampung telah dilaksanakan acara Sosialisasi SPI IAIN Metro Lampung. Dalam kesempatan tersebut, Kepala SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Achmad Tjachja Nugraha bersama Sekretaris, Ady Cahyadi bertindak sebagai narasumber dalam acara yang dihadiri oleh segenap Wakil Rektor, Dekan, Kabag, Kasubag, dan Personalia SPI IAIN Metro Lampung.

Sebelumnya, Kepala SPI dan Sekretaris UIN Syarif Hidayatullah Jakarta diterima secara khusus oleh Rektor IAIN Metro Lampung, Prof.  Dr. Enizar, M.Ag. Acara sosialisasi sekaligus bimbingan teknis implementasi tugas dan fungsi SPI tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari. (ady cahyadi)

Older posts «