Satuan Pemeriksa Intern

Apr 21

Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Jakarta Mengikuti Penyusunan Keputusan Menteri Agama (KMA) Tentang Manajemen Risiko Pada Kementerian Agama

Dalam rangka melaksanakan penilaian risiko secara komprehensif pada lingkungan Kementerian Agama dan melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan peraturan mengenai manajemen risiko di lingkungan Kementerian Agama. SPI UIN Jakarta diminta oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk mengikuti penyusunan rancangan KMA tentang Manajemen Risiko, dengan tema “Analisis, Evaluasi dan Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri Agama Tentang Manajemen Risiko Pada Kementerian Agama” di Hotel Kristal Jakarta Selatan pada tanggal 20 April-21 April 2022, SPI UIN Jakarta diwakili oleh Yudi Setiadi,SE., ME., CRMP dan Mufti Rahmatika, SE., M.Ak.

Penyusunan Keputusan Menteri Agama tentang Manajemen Risiko merupakan penyempurnaan dan pembaharuan dari Keputusan Menteri Agama nomor 580 tahun 2019, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Kementerian Agama. Penyusunan KMA tentang manajemen risiko menyesuaikan dengan kondisi Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Agama, dalam pembuataan KMA tentang manajemen risiko melakukan beberapa rujukan kepada peraturan diantaranya peraturan BPKP nomor 4 tahun 2021 dan PMK nomor 222 tahun 2021. Struktur manajemen risiko di lingkungan Kementerian Agama akan menggunakan konsep tiga lini, (1) lini pertama dilaksanakan oleh pemilik risiko dan pengelola risiko, (2) lini kedua dilaksanakan oleh unit manajemen risiko dan (3) lini ketiga dilaksanakan oleh unit pengawasan intern. Struktur Dalam melakukan analisis risiko merupakan tanggungjawab dari pemilik risiko, pemilik risiko merupakan pimpinan tertinggi didalam Satuan Kerja. Pemilik risiko bertanggungjawab dalam memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola dan dipantau.

Diharapkan dengan adanya KMA tentang manajemen risiko, setiap pimpinan pada Satuan Kerja dapat melakukan identifikasi risiko, analisis risiko yang terjadi, melakukan evaluasi risiko, memberikan respon atas risiko yang terjadi, pemantauan risiko dan memberikan informasi dan komunikasi tentang manajemen risiko yang terjadi telah dikomunikasikan yang dengan baik. (B)

Mar 22

SPI UIN Jakarta Menghadiri Kegiatan Workshop Penyusunan Pedoman Teknis Penetapan Tarif Layanan BLU Pada PTKIN

Bogor, 16 maret 2022. Satuan Pengawasan Internal UIN Jakarta menghadiri kegiatan Workshop Penyusunan Program BLU Perguruan Tinggi Keagamaan Islam se-Indonesia yang diwakili oleh Kepala SPI, Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA., Ak., CA., CPA. dan Anggota SPI, Mufti Rahmatika, SE., M.Ak. Kegiatan tersebut di inisiasi oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Hotel Bigland Bogor, dengan tujuan penguatan pengelolaan Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU) di Perguruan Tinggi Keagaamaan Islam Negeri (PTKIN) dan menindaklanjuti hasil rapat kerja Pendidikan Tinggi DIrektorat Pendidikan Tinggi (DIKTIS). Hasil dari kegiatan ini diharapkan adanya standarisasi dan panduan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan standar pelayanan pada satuan kerja PTKIN.

Perubahan dari satker biasa menjadi satker BLU, maka di tuntut untuk adanya peningkatan kinerja serta peningkatan pelayanan kepada publik, hal ini perlu dibuat standarisasi dan tata cara peningkatan kinerja dilingkungan PTKIN.
Tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi atas penyusunan program BLU Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, memberikan informasi mengenai Perjanjian Kinerja Rektor PTKIN dengan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, melakukan peninjauan atas Perjanjian Kinerja Rektor dengan pihak eksternal, membuat standarisasi atas SPM pada Satker BLU

Annisa Alfada Ph.D (Direktorat PPK BLU) menjelaskan, sistem Tata kelola BLU di PTKIN harus diperbaiki dan pragmatis. Direktorat PPK BLU sudah menyusun indikator untuk evaluasi tata kelola BLU dan maturity rating, untuk mendalami tata kelola BLU dan apa yang harus diperbaiki. Maturity rating akan diterapkan di semua satker BLU. Alat pengujian maturity rating adalah self assessment, PPK BLU akan membuat desaign dan masing2 satker membuat dokumen yang mendukung maturity rating. Bobot penilaian tingkat maturitas BLU adalah sebagai berikut:

Aspek Keuangan berfokus pada penilaian tingkat kesehatan keuangan BLU dan tren perkembangan kinerja keuangan BLU. Penilaian dalam aspek ini terdiri atas empat indikator yaitu likuiditas, efisiensi, efektivitas, dan tingkat kemandirian dengan masing-masing indikator memiliki rasio spesifik sebagai alat ukurnya. Indikator efisiensi dihitung menggunakan Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) Semakin tinggi POBO, semakin tinggi tingkat kemandirian BLU. Sebagai kepala SPI harus menyusun POBO dan kriteria POBO yang baik, unsur-unsur POBO juga harus dibuat untuk struktur yang baik. Dari kegiatan ini menghasilkan 11 rekomendasi:

1. Kementerian perlu Sinkronisasi antara pendis, Diktis, Biro Keuangan dan Biro Ortala dalam membina PTKIN BLU.
2. Kementerian perlu meninjau Kembali Ortaker PTKIN BLU agar betul-betul menggambarkan manajemen perguruan tinggi berbasis BLU
3. Kementerian perlu meninjau Kembali statuta PTKIN BLU dengan memasukan tugas dan tanggungjawab pemimpin BLU, pejabat keuangan, dan pejabat      teknis serta menyebutkan secara eksplisit pemimpin BLU adalah Rektor, pejabat keuangan adalah wakil rektor bidang AUPK dan pejabat teknis para          wakil rektor, para kepala biro, para dekan, DLL dalam bentuk SK dirjen
4. Panselnas pemilihan rektor mempertimbangkan dan memasukkan Menteri-menteri tentang BLU kepada calon Rektor satker BLU.
5. Untuk meningkatkan pendapatan PNBP non-UKT maka perlu mempertimbangkan:
a. Mengoptimalkan pemanfaatan asset fisik
b. Mengoptimalkan pemanfaatan asset non fisik
c. Mengoptimalkan pemanfaatan iddle cash
d. Mengembangkan endowment fund management
Maka kementerian perlu meninjau Kembali posisi organisasi pusat pengembangan bisnis dari UPT menjadi Lembaga (diharapkan mengelola asset fisik, asset non fisik dan endowment fund) dan dipimpin oleh orang professional.
6. Kementerian perlu menerbitkan peraturan atau pedoman:
a. Pengelolaan asset non fisik
b. Pengelolaan iddle cash
c. Pengelolaan endowment fund
7. Satker BLU meyediakan Renstra yang produktif yang dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan program dan anggaran
8. Satker BLU perlu melakukan transformasi manajemen inovasi dan pengembangan Kerjasama berbasis bisnis
9. Satker BLU menyediakan tata Kelola sesuai proses bisnis BLU
10. Satker BLU perlu meningkatkan peran strategi SPI
11. Satker BLU perlu membuat kalender perencanaan yang efektif. (B)

Mar 16

Kepala SPI Tandatangani Kontrak Kinerja IKU 2022 Dengan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Bogor, 7 – 9 Maret 2022 bersamaan dengan dilaksanakannya Rapat Kerja Pimpinan 2022, Kepala SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA., Ak., CA., CPA didampingi Sekretaris, Ahmad Afandi, SE., ME., CRMP dan 2 Orang tim SPI, Mufti Rahmatika, SE, M.Ak dan Yudi Setiadi, SE., ME. CRMP menandatangani Kontrak Kinerja IKU Tahun 2022 dihadapan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof. Dr. Hj. Amany Burhanuddin Umar Lubis, M.A..

Dengan ditandatanganinya IKU ini, maka seluruh program dan kegiatan SPI harus selalu selaras dalam rangka pencapaian target IKU yang telah dikontrak kinerjakan. Sebagaimana diketahui IKU berisi tentang indikator-indikator yang dianggap paling utama untuk dipenuhi pada tahun 2022 ini, IKU juga berisi target capaian dan bobot masing-masing IKU. IKU ini secara rutin dan terstruktur akan dilaporkan setiap triwulanan kepada Rektor. (B)

Jan 04

SPI UIN JAKARTA MENGINIASI KEGIATAN AUDIT KOLABORATIF LPM DAN SPI PTKN

Dalam rangka meningkatkan Good University Governance di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, SPI UIN Jakarta mengadakan pertemuan antara SPI PTKN seluruh Indonesia dan LPM PTKN seluruh Indonesia. Menindaklanjuti arahan dari Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Prof Dr Suyitno menyatakan ada dua lembaga yang menjadi kunci utama dalam pengembagan mutu sebuah perguruan tinggi. Kedua lembaga itu adalah Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dan Satuan Pengawasan Internal (SPI).
Prof. Suyitno menjelaskan, LPM memiliki tugas untuk mengawal mutu suatu program studi (prodi), di antaranya soal akreditasi. Keberadaan LPM sangat penting karena mutu dan akreditasi program studi dapat menentukan berhasil tidaknya program internasionalisasi perguruan tinggi.
Mutu kedua yang penting bagi perguruan tinggi adalah pemberdayaan SPI, peran SPI harus lebih diberdayakan dalam mengawal pelaksanaan tata kelola administrasi keuangan dengan baik dan maksimal, mulai dari perencanaan, implementasi, pengawasan, dan evaluasi.
Jika peran SPI diberdayakan secara maksimal dan mengawal betul tata kelola administrasi keuangan, termasuk untuk Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, pimpinan pun tentu akan tidur nyenyak saat ada pemeriksaan internal dan bahkan eksternal.

Jadi kedua lembaga ini, yakni LPM dan SPI, harus benar-benar diberdayakan secara maksimal serta mampu mengawal mutu akreditasi prodi dan tata kelola keuangan perguruan tinggi.SPI UIN Jakarta mengisiasi kegiatan kolaboratif antara LPM dan SPI pada tanggal 10-12 November di Arosa Hotel Jakarta, hasil kegiatan kolaboratif ini telah menghasilkan 5 Pedoman, antara lain :
1. Pedoman Audit Kolaboratif IKU
2. Pedoman Audit Kolaboratif Renstra
3. Pedoman Audit Kolaboratif SPMI
4. Pedoman Audit Kolaboratif Risk Assesment
5. Pedoman Audit Kolaboratif RBA

Semoga dengan adanya kegiatan ini, LPM dan SPI semakin menjadi garda terdepan dalam memajukan PTKN (ZZ)

Jan 03

SPI UIN JAKARTA MENYUSUN INDIKATOR KINERJA PEGAWAI TAHUN 2022

Dalam rangka membangun Good Governance, maka indikator berbasis kinerja memfokuskan pada upaya untuk mewujudkan outcome (hasil). Oleh karena itu, diperlukan cara mengukur kinerja perorangan salah satunya adalah diharuskannya setiap pegawai menyusun Indikator Kinerja Individu (IKI). Tujuannya yakni untuk mengukur capaian kinerja setiap pegawai, sesuai jabatannya serta, sebagai bahan penyusunan Perjanjian Kinerja dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) serta sebagai tolak ukur pemberian tunjangan kinerja. Indikator Kinerja Individu (IKI) merupakan sesuatu yang akan dihitung diukur dan digunakan sebagai parameter dalam penilaian kinerja. Untuk tingkat pelaksana / Jabatan Fungsional Umum (JFU), IKI harus memuat indikator utama yang sesuai dengan IKI Eselon IV. Berbeda dengan dengan JFU, IKI bagi pegawai dengan Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) berdasarkan butir pekerjaan yang sudah ditentukan.

Pada kesempatan ini Satuan Pengawasan Internal (SPI) dan Bagian Organisasi Kepegawaian Perundang-undangan (OKP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta membentuk Tim penyusun IKI untuk Tahun 2022 UIN Jakarta di Arosa Hotel tanggal 30 November – 2 Desember 2021. Penyusunan IKI sampai pada level staff diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran, kemauan dan kemampuan dalam mengidentifikasi kualitas kinerja masing-masing. Dan dengan adanya IKI maka pegawai mempunyai sasaran dan tujuan kerja yang jelas, terarah dan terukur.

Abdul Hamid Cebba sebagai Kepala SPI UIN Jakarta mengatakan “IKI ini digunakan sebagai penilaian kinerja dengan monitoring secara berkala oleh atasan langsung. Sehingga pemberian Remunerasi dapat mempertimbangkan kinerja individu berdasarkan IKI tersebut” ujarnya.(ZZ)

Older posts «