Satuan Pemeriksa Intern

Sep 14

SPI UIN Jakarta melaksanakan Pendampingan Penandatanganan Kontrak Kinerja oleh para Pejabat dilingkungan Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Biro dan Lembaga

 

Diorama, UIN Jakarta – Seiring dengan perkembangan tata kelola di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pimpinan berupaya melakukan akselerasi dan inovasi dalam mewujudkan Good University Governance di kampus UIN Jakarta. Salah satu program inovasi yang dilakukan pimpinan UIN Jakarta adalah dengan memberlakukan Kontrak Kinerja bagi seluruh pejabat di lingkup Fakultas, Sekolah Pascasarjana, Biro dan Lembaga.

Kegiatan penandatangan Kontrak Kinerja ini berlangsung di ruang Diorama Gedung Auditorium Harun Nasution pada hari Senin tanggal 9 September 2019 dengan dihadiri oleh Rektor Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, MA beserta seluruh jajaran Wakil Rektor, Seluruh Dekan, Wakil Dekan, Kepala dan Sekretaris Prodi, Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala dan Sekretaris Lembaga serta seluruh personil SPI UIN Jakarta yang melakukan pendampingan.

Dalam pembukaannya, Rektor menyampaikan bahwa penandatangan Kontrak Kinerja ini sangat penting bagi seluruh pejabat dan pimpinan di lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, karena ini merupakan komitmen bersama untuk mencapai berbagai target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja Institusi UIN Jakarta dengan 2 institusi induk yakni Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dan DIrjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Rektor menegaskan bahwa setiap pejabat wajib untuk mendukung setiap kegiatan yang merupakan kepentingan institusi, sehingga mengharuskan segala kegiatan yang akan dilaksanakan dapat bersinergi dan selaras dengan target kinerja yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan pendampingannya, Kepala SPI Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA., Ak., CA., CPA. menyampaikan bahwa penandatangan Kontrak kinerja pejabat ini berisikan target dan bobot kinerja yang nantinya akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja masing-masing jabatan. Pelaksanaan monev SPI terhadap capaian kinerja pejabat dilingkungan UIN Syarif HIdayatullah Jakarta dilakukan melalui metode pengawasan berupa audit dan reviu. Capaian kinerja audited akan menjadi dasar perhitungan dan pembayaran insentif remunerasi bagi pejabat dilingkungan UIN Jakarta. (rzk)

 

Sep 13

SPI UIN Jakarta Menggelar Rapat Koordinasi Dengan Bendahara Pengeluaran

 

 

Diorama, UIN Jakarta – Dalam rangka pengawasan berkala pada pelaksanaan anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, SPI melaksanakan rapat kordinasi dengan seluruh Bendahara Pengeluaran (BP) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) dilingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Acara berlangsung di ruang Diorama Gedung Auditorium Harun Nasution pada 5 September 2019. Tujuan diadakannya rapat kordinasi ini adalah menghimpun segala informasi baik permasalahan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan perbendaharaan keuangan negara maupun masukan sebagai bentuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Kegiatan ini dihadiri oleh kurang lebih 22 Bendahara Pengeluaran dari seluruh Fakultas, Rektorat dan unit kerja lainnya. Acara dibuka oleh Kepala SPI Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA., Ak., CA., CPA. Yang menyampaikan bahwa kegiatan kordinasi dengan para Bendaharawan ini merupakan salah satu program utama di era kepemimpinan SPI sekarang ini. Hal ini mengingat bahwa betapa pentingnya peran dan fungsi bendaharawan dalam mengelola keuangan negara. Oleh karena itu, kiranya sangat penting bagi SPI mewadahi para Bendaharawan dalam menyampaikan permasalahan dan masukan terkait pengelolaan keuangan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sehingga segala permasalahan yang terjadi dapat segera mendapatkan solusi.

Dalam sesi sharing pada rapat kordinasi tersebut, diketahui terdapat setidaknya 11 permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan khususnya dalam pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan. 11 poin tersebut menjadi masukan bagi SPI untuk segera mencarikan jalan keluar melalui pembahasan ditingkat pimpinan. Kepala SPI sangat concern dalam menyikapi berbagai permasalahan yang muncul ini sehingga perlu menyusun action plan untuk proses penyelesaian ini. Hal ini dilakukan selain untuk menjaga stabilitas pelaksanaan pengelolaan anggaran tetapi juga agar menghindari potensi temuan dari pihak auditor eksternal. (rzk)

Aug 20

SPI UIN Jakarta Mengikuti Kegiatan Pembahasan Rencana Kinerja Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2019

Sentul, Bogor – SPI UIN Jakarta diundang oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Agama untuk menghadiri kegiatan pembahasan Rencana Kinerja Pengawasan Tahun 2019 dengan tema perencanaan kinerja pengawasan berbasis risiko. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan 16 Agustus 2019 bertempat di Hotel Olympic Renotel Sentul Bogor. Peserta dalam acara tersebut  perwakilan dari unsur Sekjen Kemenag, Ditjen Pendis, Ditjen PHU, Ditjen Bimas Islam, Kanwil Kemenag, UPT Asrama Haji, Balitbang Kemenag, perwakilan MAN dan MTsN, dan perwakilan dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN Jakarta diwakilkan oleh 2 orang Kordinator SPI yakni Rezky Mehta Setiadi, SE., M.Ak selaku Kordinator bidang Audit Keuangan dan Kepatuhan SPI dan Ahmad Afandi, SE., ME., selaku Kordinator Bidang Audit Khusus dan Adhoc SPI.

Acara dibuka oleh Plt. Sekretaris Itjen Nur Arifin kemudian pada sesi pertama acara langsung diisi dengan pemaparan materi pengawasan berbasis risiko oleh Auditor Madya BPKP Amiruddin Arif, yang memaparkan tentang manajemen risiko dan penerapan SPIP. Kemudian pada sesi sore diisi oleh Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan SDM dan Kebudayaan BPKP Iwan Taufiq Purwanto yang menyampaikan secara detil bagaimana konsep perencanaan pengawasan intern berbasis risiko.

Berikutnya pada sesi ketiga pemaparan materi oleh Plt. Inspektur Jenderal Kemenristekdikti Dr. Yusrial Bachtiar, Ak. MM., CA. Ia memaparkan tentang Sistem manajemen pengawasan berbasis risiko pada Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti. Dalam penjelasannya, Itjen Kemenristekdikti melakukan terobosan dengan cara kolaboratif audit, dimana menarik para Auditor SPI di PTN untuk difungsikan sebagai Auditor Itjen. Hal ini dilakukan dalam merespon terbatasnya jumlah SDM auditor sementara Audit Universe pada Kemenristekdikti yang jumlahnya cukup banyak.

Sesi keempat hari berikutnya, pemaparan materi diisi oleh Plt. Sekretaris Itjen Nur Arifin. Ia memaparkan tentang kebijakan audit berbasis analisis risiko, dimana dalam penjelasannya bahwa terjadi transformasi dalam proses perencanaan pengawasan pada itjen kemenag dari yang semula menggundakan basis konvensional menjadi basis risiko.

Untuk sesi kelima dan keenam, dilakukan diskusi kelompok dimana dalam diskusi dibagi menjadi 2 kelompok yakni Kelompok 1 dengan materi pembahasan perencanaan kinerja berbasis risiko dimana pesertanya adalah para auditor itjen, dan kelompok 2 dengan materi pembahasan manajemen risiko pada satuan kerja dimana pesertanya adalah para perwakilan satker kemenag yang diundang.

Pada sesi ketujuh, sharing pengetahuan terkait perencanaan audit investigasi berbasis risiko pada kemenkeu oleh Auditor Madya Inspektorat Investigasi Kemenkeu. Dan sesi terakhir diisi oleh Dr. Hilmi Muhammadiyah yang menyampaikan program peningkatan kapasitas aparat pengawasan internal dalam melakukan audit berbasis risiko.

Acara ditutup oleh Plt. Sekretaris Itjen Nur Arifin yang mengharapkan bahwa kegiatan tersebut dapat meningkatkan kapasitas auditor Itjen dalam hal perencanaan program pengawasan berbasis risiko, serta bagi satker dilingkungan Kementerian Agama dapat menerapkan Manajemen Risiko untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian Agama pada umumnya dan Satker pada khususnya. (rzk)

Jul 26

Kepala SPI menjadi Narasumber di Acara STABN Sriwijaya Tangerang Selatan

Serpong, Tangsel – Kamis 25 Juli 2019, Kepala SPI UIN Jakarta Drs. Abdul Hamid Cebba, MBA., Ak., CA., CPA. menghadiri undangan dari Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri (STABN) Sriwijaya Tangerang Selatan untuk memberikan paparan materi dalam acara Workshop Penyempurnaan Pedoman Sistem Pengawasan Internal Pendidikan Tinggi. Kegiatan yang di selenggarakan Ara Hotel Gading Serpong Tangerang berlangsung selama 2 hari yakni tanggal 25 s.d 26 Juli 2019 dengan menghadirkan peserta mulai dari Wakil Ketua II hingga jajaran Kabag, Kasubbag, pegawai serta Dosen di lingkungan STABN Sriwijaya.

Materi paparan Kepala SPI UIN Jakarta berisi informasi seputar peran dan fungsi serta wewenang SPI dalam mewujudkan sistem tata kelola yang baik pada Perguruan Tinggi (Good University Governance). Peran dan fungsi serta wewenang SPI tidak terlepas dari pasal 4 dan 6 PMA 25 tahun 2019 tentang Satuan Pengawasan Internal di PTKN Kementerian Agama. Kepala SPI juga menyampaikan Milestone SPI dalam mencapai kedudukan fungsi dalam suatu organisasi pemerintah khususnya pada Perguruan Tinggi Negeri.

Milestone SPI merupakan tahapan fungsi SPI mulai dari tahapan Strengthening Institutional Capacity yakni tahap awal berdirinya SPI dimana SPI mulai memperkuat kapasitasnya sebagai pengawas internal melalui Pengukuhan/pengakuan dari pimpinan Satker, penyusunan SPI Charter, hingga penyusunan Program kerja pengawasan. Tahapan yang kedua yakni Internal Audit Governance dimana SPI telah melakukan pengawasan efektif terhadap tata kelola organisasi mulai dari risk assessment, Reviu Indikator Kinerja hingga evaluasi pengendalian internal. Tahapan ketiga yakni Compliance Audit dimana SPI melaksanakan pemeriksaan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku baik peraturan internal maupun peraturan pemerintah serta memenuhi kaidah-kaidah pelaksanaan 3E (Efektif, Efisien dan Ekonomis). Tahapan keempat yakni tahapan Performance Audit dimana SPI melakukan pengawasan atas kinerja organisasi, unit dan individu untuk mencapai target kinerja yang menjadi kontrak kinerja masing-masing. Tahapan yang terakhir yakni tahap Audit Sosioeconomy Impact dimana SPI melakukan analisis dampak sosial pada masyarakat dan tahapan ini merupakan tahapan tertinggi fungsi SPI dalam suatu pengelolaan Perguruan Tinggi. (rzk)

 

Jul 23

UIN Jakarta mengikuti FGD Peningkatan Pemahaman Aparat Pemeriksa Tentang BLU

Selasa, 16 Juli 2019 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) Kementerian Keuangan mengadakan Forum diskusi mengenai Pemahaman Aparat Pemeriksa mengenai Badan Layanan Umum (BLU), Peserta Rapat tersebut adalah Para Inspektur Jenderal Kementerian/Lembaga, Pembina Teknis BLU, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, RSUPN Cipto Mangunkusumo, RSPAD Gatot Soebroto, Lembaga Manajemen Aset Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno.

UIN Syarif Hidayatullah diwakili oleh Kepala SPI Abdul Hamid Cebba dan didampingi oleh 2 anggota SPI yaitu Ahmad Afandi dan Yudi Setiadi. Dalam pembahasan tersebut dijelaskan bagaimana cara untuk meningkatkan peran dan kontribusi BLU serta meningkatkan kapasitas dan kualitas layanannya, maka tentunya BLU memerlukan dukungan dari pembina teknis dan pembina keuangan dalam mengimplementasikan pola pengelolaan keuangan BLU. Pembina teknis merupakan Kementerian/Lembaga yang membawahi BLU, termasuk semua unsur di dalam Kementerian/Lembaga tersebut misalnya APIP. Kontribusi Pembina diperlukan antara lain untuk mengarahkan serta memfasilitasi BLU agar dapat mengoptimalkan fleksibilitas yang diberikan sesuai dengan karakteristik BLU.

 

Implementasi pola pengelolaan keuangan BLU saat ini harus diakui masih belum sesuai dengan yang diharapkan karena masih terdapat beberapa kendala baik dari internal BLU maupun eksternal. Kendala yang dihadapi pada sisi internal BLU adalah,

  1. Mindset pejabat pengelola masih berpola birokrasi belum biropreneur,
  2. belum semua pejabat pengelola memiliki tingkat pemahaman atas pola pengeloaan keuangan BLU sebagaimana yg diharapkan,
  3. internal kontrol di dalam BLU yang masih lemah, padahal kesemua hal ini penting untuk mengoptimalkan dan juga menjaga fleksibilitas BLU.

 

Sedangkan dari sisi eksternal kendalanya yang dihadapi sebagai berikut,

  1. Pembagian peran yang masih belum pas oleh pembina teknis dan pembina keuangan,
  2. Pihak-pihak lain (diluar pembina teknis dan pembina keuangan) yang terkait dengan BLU masih cenderung belum sejalan dengan karakteristik pola pengelolaan keuangan BLU,
  3. Perbedaan interpretasi peraturan terkait BLU oleh aparat pemeriksa dan aparat hukum menciptakan kekhawatiran tersendiri bagi para pejabat pengelola

 

Khusus terkait dengan APIP, masih terdapat beberapa persepsi yg kurang tepat yang tertanam di para auditor, misalnya (a) detil teknis implementasi remunerasi (cara penilaian kinerja pegawai) harus seragam untuk semua BLU, padahal pelaksanaan detil teknis remunerasi seyogyanya menyesuaikan dengan karakter masing-masing BLU, (b) optimalisasi aset yang dapat dijadikan sebagai PNBP BLU hanya hanya terbatas pada layanan utama, sedangkan untuk optimalisasi asset yang sifatnya di luar layanan utama beberapa auditor berpendapat harus disetor ke kas negara (ys).

 

Older posts «