Satuan Pemeriksa Intern

Jan 03

Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-35/PB/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas BLU

Ciputat – Bagi Anda yang bertugas sebagai Dewan Pengawas Satker Badan Layanan Umum (Dewas BLU), berikut ini Perdirjen Perbendaharaan Nomor 35/PB/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Dewan Pengawas BLU menggantikan perdirjen sebelumnya.

Hal-hal terkait tata cara pelaporan dengan menggunakan sistem aplikasi BIOS dituangkan dalam perdirjen ini, selebihnya mengenai sistematika pelaporan dan isi tidak jauh berubah dengan yang tertuang dalam perdirjen sebelumnya.

terlampir link downloadnya, moga bermanfaat (ady cahyadi):

https://goo.gl/PTUPhz

Jan 03

Sosialisasi PMK 82/PMK.05/2018 : Menuju pengelolaan kas dan investasi BLU yang lebih baik

Satker BLU mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuanganya. Fleksibilitas yang dimaksud adalah dapat menggunakan pendapatanya untuk kegiatan yang dapat meningkatkan kesehatan keuangan BLU. Kegiatan pengelolaan keuangan Satker BLU yang diperbolehkan adalah melakukan kegiatan investasi dengan dana yang dimiliki. Sebagai Payung hukum dari aktivitas investasi tersebut, maka diterbitkanlah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum. Peraturan Menteri Keuangan tersebut mengatur tentang pengeloaan kas dan kegiatan investasi, baik investasi jangka pendek maupun jangka panjang.

Untung memberikan pemahaman kepada satker BLU, maka diadakanlah Sosialisasi PMK Nomor 82/PMK.05/2018 oleh Dit PPK BLU. Sosialisasi tersebut mengundang satker BLU pengelola dana, kawasan, dan barang/jasa lainnya. Jumlah satker yang hadir sebanyak 38 satker. Acara di buka dengan arahan dari Direktur PPK BLU ibu Ari Wahyuni, bertempat di Aula Gedung Yusuf Anwar pada hari Selasa tanggal 09 Oktober 2018. “Dengan peraturan menteri ini, satker BLU lebih prudent dalam pengelolaan kasnya untuk investasi” harap ibu direktur. Sebagai narasumber Kepala Subdit Peraturan dan Standarisasi Teknis bapak M. Syaibani dan moderator Kasubdit Pembinaan Pengelolaan Keuangan III ibu Ana Mariana. Diharapkan setelah mengikuti kegiatan Sosialisasi tersebut, satker BLU akan lebih mantap dalam mengelola kas untuk kegiatan investasi, yang berdampak pada meningkatnya pendapatan satker BLU.

sumber: http://blu.djpbn.kemenkeu.go.id/index.php?r=publication/news/view&id=48

Bagi Anda yang membutuhkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2018 tentang Pengelolaan Kas dan Investasi Badan Layanan Umum, terlampir link downloadnya dan jangan lupa segera ‘turunkan’ PMK ini menjadi SK Rektor/Pimpinan BLU Anda untuk teknis operasionalnya (ady cahyadi):

https://goo.gl/dCiEqT

Oct 18

SPI Riviu RPA TA 2019 Untuk Meminimalisir Temuan

Diorama – Selasa – Jumat, 16 hingga 19 Oktober 2018 SPI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan bersinergi bersama Bagian Perencanaan, Bagian Keuangan, dan Bagian Aklap pada Biro PK menyelenggarakan kegiatan riviu Rencana Penggunaan Anggaran Tahun Anggaran 2019. Diharapkan dengan diadakannya acara ini, penganggaran di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan berbasis kinerja, selaras dengan IKU, serta patuh terhadap peraturan yang berlaku, khususnya PMK 32/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019.

Acara yang dihadiri oleh perwakilan unit kerja (Wadek 2, Kabag TU, Kasubag PAK, dan Akuntan) juga di monitor langsung oleh Rektor, Prof. Dr. Dede Rosyada, MA. Dalam kesempatan tersebut, Rektor berharap agar Tahun Anggaran 2019, temuan auditor eksternal akan jauh tereduksi jumlahnya. (ady cahyadi)

Aug 15

Belajar Menyusun PKPT Berbasis Resiko (2)

Ciputat – Melanjutkan serial membangun SPI, kali ini kita akan membahas langkah pertama dari proses penyusunan PKPT berbasis resiko. Apakah langkah pertama tersebut? masih ingat kan? jika lupa silakan baca tulisan sebelumnya.

Langkah pertama menyusun PKPT sebagaimana tulisan sebelumnya adalah menentukan audit universe. Audit universe adalah lingkungan didalam sebuah satker yang dapat di audit (auditable). Menentukan audit universe merupakan langkah awal dimana SPI melakukan identifikasi seluruh aspek pengelolaan instansi yang dapat dilakukan pemeriksaan atau disebut juga auditable unit.

Dalam menetapkan audit universe, SPI dapat melakukan clusterisasi berdasarkan karakteristik dari auditi, misalnya sbb:

a. auditi unit kerja pelaksana anggaran (unit auditee), misalnya fakultas tarbiyah, fakultas ekonomi, UPT tertentu pemilik anggaran dan lainnya

b. auditi program kegiatan anggaran (program auditee), misalnya program penelitian (dari anggaran BOPTN)

c. auditi proyek kegiatan anggaran (proyek auditee), misalnya proyek pembangunan gedung perpustakaan, dan proyek lainnya

Nah, sudah tahu kan langkah pertamanya? sekarang silakan dicoba untuk menginventarisir audit universe di lingkungan kampus kita masing-masing, silakan ditulis sebanyak-banyaknya. Setelah itu kita akan melangkah ke langkah kedua pada tulisan selanjutnya. (ady cahyadi dan rezky mehta)

Aug 14

Belajar Menyusun PKPT Berbasis Resiko

Ciputat – Melanjutkan serial membangun SPI, kali ini kita akan mencoba belajar menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis resiko. Kenapa berbasis resiko? ada beberapa pertimbangan yang dapat menjawab pertanyaan tersebut, yakni:

  1. keterbatasan personil/auditor SPI
  2. keterbatasan budget
  3. keterbatasan waktu
  4. banyaknya unit kerja yang perlu di audit

pertimbangan-pertimbangan itulah yang antara lain membuat kita harus menggunakan prioritas didalam menyusun PKPT berbasis resiko. PKPT bagi SPI sangat penting keberadaannya karena amanah yang harus dipenuhi berdasarkan PMA 25 tahun 2017 tentang SPI pada PTKN maupun PMK 200/2017 tentang Sistem Pengendalian Internal Pada BLU. Pada Pasal 4 PMA 25/2017 berbunyi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, SPI menjalankan fungsi:

  • b. Penyusunan program dan kegiatan pengawasan non akademik
  • d. Penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

begitupun dalam PMK 200/2017 antara lain berbunyi: Pasal 7 ayat 1, SPI menyusun rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern dan menyampaikannya kepada pemimpin BLU untuk mendapatkan persetujuan dan pada Pasal 7 ayat 2,  Rencana program kerja tahunan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi dan latar belakang mengenai objek pengawasan, ruang lingkup atau cakupan kerja pengawasan, objek pengawasan, teknik pengawasan yang akan digunakan, alokasi sumber daya, dan jadwal. Penting bukan keberadaan dan kebermanfaatan PKPT? …

Lantas, bagaimana menyusun PKPT berbasis resiko yang mudah dikerjakan tanpa mengurangi substansi teori dan praktik? Nah kita coba ya menyusunnya step by step. Secara praktis menyusun PKPT cukup dengan melakukan 9 langkah berikut ini:

  1. menentukan audit universe
  2. identifikasi resiko pada auditee
  3. pemeringkatan auditee berdasar resiko
  4. mapping renstra audit jk panjang dan menetapkan objek audit prioritas
  5. penetapan jumlah hari tersedia untuk audit
  6. menentukan jenis audit, rencana jumlah hari dan personil pada audit prioritas
  7. menghitung kebutuhan anggaran pemeriksaan
  8. penetapan jadwal audit
  9. menerbitkan laporan PKPT dan kalender audiit

mudah bukan? bukaaaaan…. hehehe di tulisan selanjutnya kita akan bahas satu persatu langkah-langkah menyusun PKPT tersebut. tunggu aja yaa. (ady cahyadi dan rezky mehta setiadi)

Older posts «